Longtime.id – Pemantauan hilal perdana di pusat pemerintahan masa depan Indonesia tidak menghasilkan visibilitas yang memenuhi standar. Meski begitu, pemerintah tetap menetapkan awal Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada 19 Februari 2026 melalui sidang isbat nasional.
Pemantauan hilal untuk penentuan awal Ramadan 1447 Hijriah yang pertama kali digelar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, Ibu Kota Nusantara, Selasa (17/02) malam, belum menghasilkan hilal yang memenuhi kriteria visibilitas.
Namun demikian, Kementerian Agama Republik Indonesia tetap menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, berdasarkan hasil sidang isbat nasional.
Data tim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Balikpapan menunjukkan posisi hilal di wilayah IKN berada pada minus 1,481 derajat. Angka ini jauh di bawah ambang minimal 3 derajat sesuai kriteria MABIMS.
Kepala Kanwil Kemenag Kalimantan Timur, Abdul Khaliq, menegaskan hasil pengamatan di IKN bukan satu-satunya dasar penentuan awal Ramadan.
Menurutnya, keputusan tetap diambil melalui sidang isbat nasional yang digelar pemerintah pusat di Jakarta dengan mempertimbangkan laporan dari berbagai daerah.
“Indonesia luas, dari Sabang sampai Merauke. Semua data pemantauan menjadi bahan pertimbangan dalam sidang isbat,” ujarnya.
Kemenag mengimbau masyarakat tidak memperdebatkan perbedaan metode penentuan awal Ramadan. Pemerintah menggunakan dua pendekatan sekaligus, yakni hisab (perhitungan astronomi) dan rukyatul hilal (pengamatan langsung).
Menurut Abdul Khaliq, perbedaan metode seharusnya tidak menjadi sumber polemik, melainkan momentum menjaga persatuan dan memperkuat makna ibadah Ramadan.
Perwakilan BMKG Stasiun Geofisika Balikpapan, Muhammad Fathan, menjelaskan visibilitas hilal dipengaruhi berbagai faktor astronomis, seperti ketinggian bulan, umur bulan, hingga elongasi atau jarak sudut bulan terhadap matahari.
Cuaca cerah, kata dia, tidak menjamin hilal terlihat. Gangguan awan maupun kondisi atmosfer tetap dapat memengaruhi hasil pengamatan.
Untuk memastikan akurasi, pemerintah menetapkan 96 titik pemantauan hilal di seluruh Indonesia sebagai bahan pertimbangan sidang isbat.
Pemantauan hilal di IKN turut dihadiri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono serta Deputi Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin.
Momentum ini menjadi catatan sejarah sebagai rukyatul hilal pertama yang digelar langsung dari pusat pemerintahan baru Indonesia, meski hasilnya belum memenuhi kriteria visibilitas. (zak/red)
