DPRD Samarinda dan DPRD Kukar Bahas Strategi Pengawasan BBM dalam Pertemuan Antarlembaga
SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menerima kunjungan kerja dari Komisi II DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1, Gedung DPRD Samarinda.
Pertemuan yang digelar pada pukul 10.00 Wita ini menjadi forum diskusi dua lembaga legislatif dalam membahas pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan fungsi kontrol terhadap kinerja SPBU.
Sejumlah anggota DPRD Kukar hadir dalam kunjungan tersebut, termasuk Ketua Komisi I dan Ketua Komisi II beserta jajaran. Dari pihak tuan rumah, turut hadir Tenaga Pakar Komisi II DPRD Samarinda dan perwakilan legislatif lainnya yang aktif dalam pembahasan isu-isu energi.
Misirah, selaku Tenaga Pakar Komisi II DPRD Samarinda, menjelaskan bahwa kunjungan ini dilatarbelakangi oleh persoalan distribusi BBM di Kukar, yang sempat terganggu namun kini diklaim telah stabil.
“Tadi itu kan kunjungan kerja dari DPRD Kutai Kartanegara. Yang hadir itu Ketua Komisi I dan Ketua Komisi II beserta anggota Komisi II, yaitu terkait kelangkaan BBM di Kutai Kartanegara. Nah, tadi setelah sampai di sini, ternyata ini sudah lewat, gitu—sudah normal lagi,” jelas Misirah.
Diskusi antara kedua pihak juga menyoroti pentingnya penguatan peran pengawasan oleh DPRD, khususnya dalam memastikan kelancaran distribusi BBM dan peran strategis dinas teknis seperti Dinas Perdagangan.
“Karena anggota dewan itu punya fungsi pengawasan, ya—terutama pengawasan yang ada hubungannya dengan kelangkaan ini. Ini tetap terus berkoordinasi dengan OPD terkait. Kalau ada laporan dari masyarakat—ada terjadi kelangkaan lagi—tinggal memanggil dinas-dinas yang terkait. Itu diajak hearing atau langsung DPA, langsung sidak ke masyarakat, juga bisa langsung ke lapangan,” tambahnya.
Saat dimintai keterangan mengenai kondisi di Samarinda sendiri, Misirah menegaskan bahwa situasi BBM tergolong kondusif karena tidak ada laporan masyarakat yang mengindikasikan kelangkaan.
“Ya, ini aman kayaknya. Soalnya tidak ada keluhan dari masyarakat. Ya, kalau tidak aman, saya kan sering turun ke masyarakat. Pasti ada keluhan dari masyarakat. Tapi selama ini kayaknya aman-aman saja,” ujarnya.
Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata kolaborasi antarlembaga legislatif dalam mencari solusi strategis untuk memastikan distribusi energi tetap terjaga, serta meningkatkan sinergi dalam pelayanan publik di Kalimantan Timur. (ADV/DPRDSAMARINDA/GB)
