Dampak Efisiensi Pemerintah Pusat, DPRD Kaltim Minta Tinjauan Ulang demi Selamatkan Sektor Perhotelan
Longtime.id – Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak kebijakan efisiensi pemerintah pusat yang mulai dirasakan di sektor perhotelan. Ia mendesak pemerintah pusat untuk meninjau ulang kebijakan pemangkasan anggaran, terutama yang berkaitan dengan perjalanan dinas dan Alat Tulis Kantor (ATK).
Nurhadi menilai kebijakan efisiensi tersebut berdampak luas dan kompleks, terutama pada pelaku usaha perhotelan. Ia menekankan bahwa pengurangan kegiatan pemerintahan secara langsung menurunkan tingkat okupansi hotel serta memukul ekosistem ekonomi yang bergantung pada sektor tersebut.
“Kalau saya secara pribadi tidak terlalu setuju dengan efisiensi ini, karena dampaknya terlalu meluas karena kita tau banyak profesi di indonesia yang tergantung dengan sektor ekonomi,” ucapnya.
Ia mengungkapkan bahwa hampir 70 persen aktivitas di sektor perhotelan dan pariwisata bergantung pada kegiatan pemerintahan, sehingga wajar jika bisnis ini ikut terdampak.
“Hampir 70 persen bisnis ini kan bergantung pada kegiatan pemerintahan,” ucapnya.
Lebih jauh kata Nuarhadi, hal itu akan berdampak pada pendapatan daerah seperti pajak perhotelan, ia berkaca dari daerah yang memiliki pendapatan yang tak begitu besar seperti Provinsi Jambi.
“Bayangkan bagaimana daerah tersebut bisa mendompleng pendapatannya,” tuturnya.
Terakhir, Nurhadi meminta kepada pemerintah pusat dapat memberikan toleransi atau mencari jalan tengah terhadap kebijakan tersebut. (Adv/Sb/Mam/DPRDKaltim)
