Longtime.id – Penghargaan Adipura tak lagi cukup dibuktikan lewat angka dan laporan meja. Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq memilih cara lain: menyusuri gang sempit, berdialog langsung dengan warga, hingga menyaksikan petugas menjaring sampah dari perairan dangkal. Semua dilakukan tanpa pengawalan seremoni pemerintah daerah.
Blusukan itu berlangsung di sejumlah titik Kota Bontang, mulai dari Pasar Citramas, Rusunawa Loktuan, hingga kawasan atas laut Kampung Nelayan Selambai. Kunjungan ini menjadi bagian dari pemantauan nasional pengelolaan sampah sekaligus verifikasi lapangan penilaian Adipura 2026.
Berbeda dari kunjungan formal kebanyakan, Hanif sengaja meminimalkan keterlibatan unsur Pemerintah Kota Bontang. Ia memilih bertanya langsung kepada warga untuk menangkap potret riil pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga.
“Saya ingin melihat kebenarannya di lapangan, bukan sekadar laporan,” ujar Hanif di sela kunjungan.
Di Kampung Selambai, perhatian Hanif tertuju pada seorang petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang menggunakan sampan kecil untuk menjaring sampah di perairan dangkal. Ia berhenti dan mengonfirmasi langsung kepada warga sekitar.
“Apa kapal penjaring sampah ini memang bekerja rutin?” tanyanya.
“Iya pak, tiap hari. Kadang pagi, kadang sore. Dari depan sampai ujung pujasera dia keliling,” jawab Dire, warga setempat.
Tak berhenti di situ, Hanif masuk ke gang-gang sempit perkampungan atas laut. Ia berdialog dengan pedagang dan warga, menggali sejauh mana kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke laut. Sejumlah staf kementerian tampak mendokumentasikan sudut-sudut kawasan yang selama ini jarang tersentuh kamera penilaian formal.
Menurut Hanif, Adipura merupakan cerminan utuh kemampuan daerah mengelola sampah secara sistematis—dari sumber, pengangkutan, hingga pengolahan akhir. Bahkan, ia menekankan pentingnya nilai tambah ekonomi dalam rantai pengelolaan sampah.
“Yang ingin kami pastikan bukan hanya bersihnya kota, tapi kultur dan budayanya. Apakah sistemnya berjalan, dan apakah masyarakatnya benar-benar mendukung,” katanya.
Ia menegaskan, saat ini seluruh kabupaten/kota di Indonesia berada dalam kondisi darurat sampah, termasuk Bontang. Menyikapi situasi itu, Presiden Prabowo Subianto telah mendeklarasikan gerakan Indonesia Asri sebagai simbol perang melawan sampah.
“Simbol peperangan yang kuat seperti Adipura harus dibangun sempurna. Jangan sampai kita menetapkan daerah sebagai penerima Adipura, tapi masyarakatnya belum memiliki kesadaran yang sejalan,” tegas Hanif.
Kunjungan ke Bontang menjadi bagian dari rangkaian verifikasi lapangan yang juga dilakukan di Kabupaten Ciamis, Kota Balikpapan, dan Surabaya. Data lapangan ini akan menjadi dasar penetapan predikat kebersihan kota secara nasional.
Ke depan, Kementerian Lingkungan Hidup akan menerapkan klasifikasi yang lebih tegas: kota penerima Adipura, kota bersertifikat menuju bersih, kota kotor, hingga sangat kotor. Saat ini, hanya empat daerah yang berpotensi meraih Adipura, sementara lebih dari 400 daerah masih masuk kategori kota kotor dan sangat kotor.
“Kalau sudah darurat, penanganannya tidak boleh setengah-setengah. Komitmen harus kuat, tidak ada toleransi terhadap kelalaian pengelolaan sampah,” pungkasnya. Sejumlah agenda Menteri LH di Bontang terus dijalankan. Termasuk peninjauan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bontang Lestari. (hl/sr)
