SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengklaim kondisi harga kebutuhan pokok masih relatif stabil menjelang Idulfitri 2026. Di saat yang sama, pemerintah daerah juga mempercepat digitalisasi sistem pajak dan retribusi sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Hal tersebut disampaikan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman saat memaparkan perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) serta langkah pengendalian inflasi yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kutim.
Ardiansyah menjelaskan, sepanjang Januari hingga Maret 2026, TPID Kutim melakukan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di pasaran. Upaya tersebut meliputi monitoring harga dan stok bahan pokok, pelaksanaan rapat koordinasi teknis, hingga operasi pasar murah untuk komoditas gas LPG 3 kilogram.
Pemantauan harga juga dilakukan bersama sejumlah instansi, di antaranya Badan Pangan Nasional (Bapanas), Polda Kalimantan Timur, Bulog, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Kaltim.
Monitoring dilakukan di beberapa wilayah, seperti Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. “Hasil pemantauan menunjukkan ketersediaan bahan pokok relatif cukup dan harga masih stabil. Bahkan beberapa komoditas seperti cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih mulai mengalami penurunan,” ujar Ardiansyah.
Selain di pusat kota, pemantauan juga diperluas ke sejumlah kecamatan lain, seperti Bengalon, Muara Wahau, dan Kongbeng guna memastikan kondisi harga tetap terkendali di tingkat wilayah.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga terus mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Melalui Badan Pendapatan Daerah, sistem pembayaran pajak dan retribusi kini telah diterapkan secara daring untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan maupun pembayaran.
Ardiansyah menyebutkan, saat ini sebanyak 11 jenis pajak daerah serta satu opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) telah menggunakan sistem digital. Selain itu, delapan jenis retribusi daerah juga telah terintegrasi secara elektronik.
Seluruh sistem tersebut telah terkoneksi secara host to host dengan layanan perbankan Bankaltimtara sehingga transaksi pembayaran dapat dilakukan secara online. Upaya digitalisasi tersebut juga mendapat pendampingan dari Bank Indonesia secara berkala.
(rh/mam)
