DPRD Kaltim Apresiasi Langkah Pemkot Balikpapan Tangani Banjir, Dorong Pembangunan Bosem dan Drainase Baru
Longtime.id – Banjir yang melanda Kota Balikpapan pada awal Juni 2025 mendapat perhatian serius dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Yusuf Mustafa, mengapresiasi langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dalam menangani persoalan banjir yang kian kompleks.
Salah satunya dengan merancang pembangunan bosem atau kolam penampung air hujan seluas 10 hektare sebagai solusi jangka panjang pengendalian banjir.
Yusuf menyampaikan hal itu dalam Rapat Paripurna ke-20 DPRD Kaltim yang digelar di Gedung Utama DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin, 23 Juni 2025.
Salah satu langkah strategis yang disorot Yusuf adalah rencana pembangunan bosem atau kolam penampung air hujan seluas 10 hektare sebagai solusi jangka panjang pengendalian banjir.
Yusuf menjelaskan bahwa banjir di Balikpapan bukan hanya akibat curah hujan ekstrem, tetapi juga karena pasangnya air laut yang memperparah kondisi. Meskipun demikian, sistem aliran air masih menunjukkan kinerja, meski terbebani.
“Kemarin itu hujannya sangat deras, dan air laut juga sedang pasang. Jadi air bertemu air, Tapi begitu air laut surut, air dari darat juga ikut mengalir ke laut. Itu artinya sistemnya masih bekerja, hanya memang bebannya terlalu besar saat itu,” ungkap Yusuf.
Selain pembangunan bosem, Yusuf juga menyampaikan bahwa Pemkot Balikpapan telah mempersiapkan pembangunan saluran drainase baru, terutama di kawasan Jokotole hingga Mufakat. Namun, karena keterbatasan anggaran, pengerjaan dilakukan secara bertahap. Ia memastikan DPRD siap mendukung melalui alokasi anggaran yang memadai.
“Drainase juga jadi perhatian. Mulai dari Jokotole sampai ke Mufakat itu direncanakan akan dibangun saluran air. Tapi karena dana terbatas, pengerjaannya dilakukan bertahap,” ungkapnya.
Yusuf turut menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat, khususnya warga di kawasan perumahan, agar memperhatikan sistem drainase saat membangun rumah atau kawasan hunian.
“Kalau bicara perumahan, saya kira masyarakat juga perlu diedukasi. Jangan hanya membangun rumah, tapi tidak memperhatikan sistem drainasenya,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa penanganan banjir bukan semata-mata urusan pemerintah daerah, melainkan perlu sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat.
“Mudah-mudahan ke depan tidak banjir lagi. Kita semua berharap demikian,” tutup Yusuf. (Adv/Sb/DPRDKaltim)
