Rendi Solihin Bahas Evaluasi APBD 2024, Tegaskan Komitmen Tingkatkan PAD dan Kesejahteraan Warga Kukar
Longtime.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024.
Tanggapan tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Kukar, H. Rendi Solihin, dalam Rapat Paripurna ke-17 masa sidang III di Ruang Sidang DPRD Kukar, Selasa (1/7/2025).
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani dan Wakil Ketua Junadi ini menjadi forum penting bagi Pemkab Kukar untuk merespons secara langsung kritik, saran, dan masukan dari legislatif.
Dalam sambutannya, Rendi menyampaikan penghargaan atas perhatian DPRD terhadap pelaksanaan APBD Kukar.
“Pemerintah Kabupaten Kukar menyadari bahwa terdapat pelaksanaan program yang belum optimal, untuk itu perlunya monitoring dan evaluasi terhadap perangkat daerah untuk memaksimalkan serapan anggaran dan terjaganya kualitas pembangunanan,” jelas Rendi.
Ia juga memaparkan kondisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024 yang jumlahnya cukup besar.
Menurutnya, hal tersebut tidak semata karena rendahnya serapan anggaran, namun turut dipengaruhi oleh berbagai faktor teknis dari pemerintah pusat.
“Pemerintah Kabupaten Kukar Tahun 2024 tidak semata-mata karena serapan anggaran yang rendah, akan tetapi juga karena adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat earmark dari Pemerintah Pusat yang sebagian besar alokasi anggaran terjadi di akhir tahun, sehingga tidak cukup waktu pelaksanaannya serta adanya perubahan mekanisme penyaluran dana transfer ke daerah baik atas penyaluran dana kurang bayar atau dana reguler yang mempengaruhi komposisi Silpa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024,” terang Rendi.
Ia memastikan bahwa dana SILPA akan dioptimalkan dalam APBD 2025 dengan menyasar kebutuhan prioritas masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan serta peningkatan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan.
“SILPA Tahun 2024 tersebut selanjutnya akan dioptimalkan dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, ini akan diupayakan menekan angka kemiskinan, peningkatan kualitas infrastruktur jalan, Kesehatan dan Pendidikan,” tambahnya.
Lebih jauh, Rendi juga menegaskan perlunya perbaikan kinerja perangkat daerah agar seluruh program dapat tercapai sesuai target.
Salah satu sorotan utama dari DPRD adalah pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kedepannya kita akan terus meningkatkan PAD, pada lima tahun kedepan minimal selalu meningkat disetiap tahunnya, banyak hal yang bisa kita tingkatkan di Kukar, seperti optimalisasi untuk seluruh Perseroda, Perusda, BUMD yang dimiliki Kabupaten Kukar harus dimaksimalkan,” pungkasnya.(ADV/AM)
