BONTANG – Temuan anak putus sekolah di Kelurahan Bontang Lestari membuka persoalan yang lebih dalam dari sekadar akses pendidikan. Seorang anak berhenti sekolah sejak kelas IV SD, bukan karena ditolak sekolah, melainkan keputusan keluarga. Pemerintah pun baru bergerak setelah kasus ini terungkap di lapangan.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang diketahui telah melakukan penelusuran. Hasil awal menunjukkan sekolah tidak menolak siswa, bahkan masih membuka peluang untuk kembali belajar. Namun, persoalan justru terletak pada pihak keluarga.
Sekretaris Disdikbud Bontang, Saparuddin mengungkapkan orangtua sempat berencana memindahkan anak ke sekolah lain, tetapi hingga kini tidak pernah terealisasi. “Data dan bukti pendukung masih kami pegang. Dari awal memang keputusan ada di pihak keluarga,” ujarnya.
Sebelum benar-benar berhenti, kata dia, anak tersebut juga tercatat sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya pengawasan dan pendampingan dari lingkungan terdekat.
Disdikbud kini berencana membentuk tim khusus untuk melakukan pendekatan langsung kepada orang tua. Langkah ini diambil sebagai upaya mengembalikan anak ke bangku sekolah.
Namun demikian, langkah ini juga menimbulkan pertanyaan: mengapa intervensi baru dilakukan setelah kasus ditemukan langsung oleh kepala daerah? Padahal, indikasi anak tidak aktif sekolah seharusnya bisa terdeteksi lebih dini melalui sistem pendidikan.
Sebelumnya, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni sendiri menegaskan bahwa kasus ini tidak bisa dianggap sepele. Ia meminta penanganan cepat agar tidak semakin banyak anak kehilangan hak dasar pendidikan. “Ada dua anak dengan kondisi seperti ini. Ini cukup mengejutkan dan harus segera ditangani,” tegasnya.
Kasus di Bontang Lestari menjadi gambaran bahwa persoalan putus sekolah tidak hanya soal kemiskinan, tetapi juga lemahnya kontrol sosial, minimnya pendampingan belajar, serta belum optimalnya deteksi dini dari sistem pendidikan.
(hl/sr)
