Pembangunan Super Hub Kaltim: Peringatan soal Ketimpangan dan Urgensi Pemberdayaan Masyarakat Lokal
Longtime.id – Di tengah derasnya arus investasi menuju Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai Super Hub Ekonomi Nusantara, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, mengingatkan pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal agar tidak terjadi ketimpangan sosial.
Ia menyoroti bahwa pembangunan berskala besar bisa berujung pada eksklusi sosial jika tenaga kerja lokal tidak disiapkan secara matang.
“Kita tidak ingin warga Kaltim hanya jadi penonton di tanah sendiri. Kalau SDM-nya tidak disiapkan dari sekarang, akan muncul jurang ketimpangan antara yang bisa ikut terlibat dan yang tertinggal,” jelasnya.
Syarifatul menekankan perlunya pembangunan sektor pendidikan dan penciptaan lapangan kerja inklusif sebagai prioritas utama. Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja akan melonjak di sektor industri, logistik, dan teknologi digital seiring dengan percepatan proyek Super Hub.
“Lapangan kerja akan terbuka, tapi siapa yang mengisinya? Kita harus pastikan itu adalah masyarakat Kaltim sendiri, bukan dari luar semua,” tuturnya.
Ia mengapresiasi langkah Pemprov Kaltim yang mulai menggratiskan pendidikan menengah hingga perguruan tinggi pada 2025. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ini bergantung pada kualitas pelaksanaan dan kesesuaian program dengan kebutuhan industri.
“Pendidikan gratis itu langkah awal. Tapi lebih penting lagi adalah memastikan isinya: apakah lulusannya benar-benar siap kerja? Apakah pelatihannya sesuai kebutuhan industri?” tegasnya.
Lebih lanjut, Syarifatul mendorong integrasi antara pendidikan, pelatihan vokasi, dan akses nyata ke dunia kerja. Ia juga meminta agar perusahaan diberikan insentif untuk merekrut dan membina tenaga kerja lokal, termasuk dari wilayah terdampak pembangunan.
“Kita perlu skema yang menjamin warga lokal bukan cuma jadi buruh kasar. Mereka harus bisa naik kelas, jadi teknisi, supervisor, bahkan manajer,” ucapnya.
Ia menutup dengan peringatan bahwa kegagalan dalam menyiapkan masyarakat lokal bisa menjadi bom waktu sosial. Ketimpangan dan rasa terpinggirkan bisa memicu konflik horizontal dan mengganggu stabilitas sosial.
“Pembangunan tidak boleh hanya dilihat dari sisi fisik dan nilai investasi. Kesejahteraan masyarakat harus menjadi indikator utama keberhasilannya,” pungkasnya. (Adv/Sb/DPRDKaltim)
