Pembangunan Jalan Jadi Prioritas Utama
Gubernur Kaltim Ingatkan Risiko Proyek Jembatan Tanpa Akses Matang
PASER – Di tengah geliat pembangunan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memilih menguatkan fondasi ketimbang memburu simbol. Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan, kualitas dan kemantapan jalan harus didahulukan sebelum membangun jembatan baru yang berisiko tidak optimal tanpa akses memadai.
Penegasan itu disampaikan saat kunjungan kerja ke Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU), Rabu (04/03). Di jalur Trans Kalimantan yang menjadi urat nadi distribusi barang dan mobilitas warga, Rudy menilai jalan memiliki peran lebih krusial dibanding infrastruktur penyeberangan.
Menurutnya, jika jalan rusak atau terputus, dampaknya langsung terasa pada pendidikan, layanan kesehatan, hingga pergerakan ekonomi. Sebaliknya, jembatan tanpa dukungan akses memadai hanya akan membebani anggaran.
“Kalau jembatan sudah ada, tapi jalannya belum siap, itu mubazir,” ujarnya. Ia juga menyoroti pentingnya konektivitas lintas provinsi menuju Kalimantan Selatan, termasuk Kotabaru dan Banjarmasin sebagai pintu masuk utama ke Kaltim dan kawasan IKN.
Di sisi teknis, Pemprov Kaltim melaporkan kondisi jalan nasional pada poros PPU–Paser tergolong mantap. Tingkat kemantapan ruas tersebut diklaim telah melampaui 90 persen.
Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Fitra Firnanda menyebut capaian ini menjadi indikator penting dalam menjaga stabilitas konektivitas antarwilayah, terutama dalam mendukung distribusi logistik ke kawasan penyangga IKN.
“Ada kesediaan dari Kementerian PU untuk mendanai. Melalui Bupati PPU, kita menyiapkan dana rintisan,” ucapnya. Sementara untuk jalan provinsi di wilayah PPU, akses menuju Pelabuhan Buluminung sepanjang tujuh kilometer dilaporkan dalam kondisi baik dan mendukung aktivitas bongkar muat.
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) mengalokasikan Rp 42 miliar pada 2026 untuk menangani ruas Penajam–Kademan–Kuaro. Penanganan efektif dilakukan sepanjang 5,17 kilometer melalui pekerjaan preventif dan rehabilitasi minor.
Namun, perhatian juga tertuju pada longsoran di ruas Kuaro–Kademan sepanjang sekitar tujuh kilometer akibat penurunan bahu jalan. Titik tersebut dinilai rawan dan masuk prioritas pengawasan.
Meski menempatkan jalan sebagai prioritas, Pemprov tetap merancang pembangunan Jembatan Rico yang akan menghubungkan kawasan Pulau Balang. Jembatan dengan bentang utama 500 meter dan jembatan pendekat sekitar satu kilometer itu direncanakan mendapat dukungan pendanaan dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Langkah mendahulukan perbaikan jalan dinilai sebagai strategi realistis di tengah keterbatasan anggaran. Pemprov Kaltim ingin memastikan infrastruktur dasar benar-benar fungsional sebelum memperluas pembangunan ke proyek-proyek berskala besar. (zak/mam)
