Ketua Komisi III DPRD Ingatkan Aspek Keselamatan Harus Jadi Prioritas Utama Revitalisasi Pasar Pagi
SAMARINDA – Progres pembangunan revitalisasi Pasar Pagi yang semakin menunjukkan kemajuan nyata ternyata masih menyisakan kekhawatiran dari sisi keselamatan konstruksi. Deni Hakim Anwar, Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, menekankan bahwa aspek estetika tidak boleh mengesampingkan faktor keamanan dalam proyek bernilai miliaran rupiah ini.
“Jangan sampai kita hanya bangga dengan bentuknya yang bagus. Kalau dari segi keamanan tidak kuat, ini bisa jadi masalah serius di kemudian hari,” tegas Deni saat melakukan agenda pengawasan pada Senin (19/5/2025).
Kekhawatiran Deni beralasan mengingat Pasar Pagi akan menjadi bangunan tujuh lantai yang akan menampung aktivitas ekonomi intensif setiap harinya. Sebagai ruang publik yang vital, standar keselamatan harus menjadi prioritas utama.
“Ini bukan sekadar bangunan. Ini tempat masyarakat mencari nafkah, tempat ekonomi berputar. Keselamatan mereka harus jadi prioritas,” ujarnya dengan penuh perhatian.
Proyek ambisius ini saat ini memasuki tahap kedua dengan nilai kontrak mencapai Rp148,5 miliar. Lingkup pekerjaan meliputi penyekatan kios, instalasi mekanikal dan elektrikal, pemasangan eskalator, plafon, pengecatan, hingga sistem pengolahan limbah yang kompleks.
Tahap pertama yang telah rampung dengan anggaran Rp290 miliar—lebih rendah dari rencana awal Rp390 miliar—mencakup pembangunan struktur utama dan fasad gedung yang megah.
Desain pasar modern ini dirancang untuk mengakomodasi berbagai ukuran kios, mulai dari 1,2 x 2 meter hingga 4 x 8 meter, lengkap dengan area parkir di lantai dasar yang dapat menampung 104 unit mobil dan 709 sepeda motor.
Namun, kemegahan dan fungsionalitas tersebut menurut Deni harus diimbangi dengan jaminan keselamatan jangka panjang bagi pengguna.
“Pasar Pagi ini bisa jadi role model pasar modern kalau semua aspek diperhatikan. Jangan hanya memikirkan estetika, tapi juga keselamatan dan kenyamanan pengunjung dan pedagang,” tutupnya dengan harapan agar pemerintah dapat menyeimbangkan seluruh aspek pembangunan.(ADV/DPRDSAMARINDA/GB)
