Daya Tampung Sekolah Negeri di Balikpapan Minim, DPRD Kaltim Dorong Solusi Jangka Panjang
Longtime.id – Keterbatasan daya tampung sekolah negeri di Kota Balikpapan kembali menjadi sorotan. Hanya 51 persen lulusan SMP di kota ini yang dapat melanjutkan pendidikan ke SMA atau SMK negeri, sementara sisanya sekitar 49 persen harus bersekolah di lembaga swasta.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, H Baba, dalam keterangannya pada Selasa, 10 Juni 2025.
“Hanya 51 persen yang bisa terakomodir di Balikpapan. Maka 49 persen sisanya ke swasta. Karena itu, kami bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM,” ujar H. Baba.
Menurut H. Baba, keterbatasan jumlah sekolah negeri dan rombongan belajar (rombel) menjadi penyebab utama rendahnya daya tampung. Sebagai respons, Pemerintah Kota Balikpapan telah mengusulkan pembangunan dua SMA baru yang direncanakan mulai 2025.
Selain itu, pengembangan SMK Negeri 5 juga akan dilakukan, memanfaatkan lahan seluas 16 hektare untuk perluasan rombel dan pembangunan unit sekolah baru.
“Itu akan kita kembangkan, baik untuk penambahan rombel maupun pembangunan unit sekolah baru,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ia juga menilai pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kaltim secara umum berjalan baik. Namun, kecenderungan siswa untuk memilih sekolah unggulan masih menjadi tantangan.
“Kalau dibagi merata, semua lulusan SMP sebenarnya bisa tertampung. Tapi persoalannya, anak-anak kita banyak yang hanya mau masuk ke sekolah tertentu,” ucapnya.
H Baba juga menyoroti jalur domisili dalam PPDB yang berpotensi tumbuh hingga lebih dari 30 persen, karena adanya fleksibilitas. Oleh karena itu, Komisi IV DPRD Kaltim menyiapkan alokasi tambahan sebesar 5 persen untuk mengantisipasi lonjakan ini.
“Kita spare 5 persen tambahan, khususnya untuk domisili, karena ini yang paling sering berkembang,” tuturnya.
Untuk memastikan PPDB berjalan sesuai aturan, Komisi IV akan melakukan monitoring langsung ke kabupaten/kota di daerah pemilihan masing-masing anggota. (Adv/Sb/DPRDKaltim)
