Bupati Kutim Tegaskan Komitmen Pembangunan Infrastruktur dalam Tanggapan Terhadap Fraksi Golkar

Longtime.id – Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, merespons pandangan umum Fraksi Golkar DPRD Kutim terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023. Dalam tanggapannya yang disampaikan pada Senin (24/06), Ardiansyah menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat.
Dalam pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi Golkar, mereka menyoroti pentingnya pembangunan dan peningkatan infrastruktur di Kutai Timur. Menanggapi hal ini, Ardiansyah mengatakan bahwa pemerintah akan terus mengupayakan optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembenahan infrastruktur.
“Pemerintah akan berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait untuk meningkatkan infrastruktur, termasuk pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik,” jelas Ardiansyah.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Kutim ke-28 yang membahas tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, Ardiansyah juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pembangunan fisik. Pengawasan ini mencakup biaya pengelolaan gedung, bangunan, dan jalan, dengan tujuan memastikan kualitas yang dihasilkan sesuai standar dan bermanfaat bagi masyarakat serta meningkatkan tata kelola barang milik daerah.
Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna DPRD Kutim ke-27, Fraksi Golkar melalui perwakilannya, Mazwar, mendorong pemerintah untuk memprioritaskan pengawasan terhadap kegiatan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ia menekankan pentingnya pengawasan yang komprehensif baik dari segi kuantitas maupun kualitas agar hasil akhir pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Selain itu, Mazwar juga menyoroti perlunya percepatan penyelesaian proyek multi years sesuai skema yang ditetapkan. Ia menyarankan agar pemerintah melakukan pemetaan masalah serta kendala teknis yang mungkin terjadi, sehingga solusi alternatif dapat dipersiapkan dengan baik jika terjadi kendala di lapangan.
Terakhir, Mazwar menekankan pentingnya pengelolaan aset milik Pemkab Kutim yang mencapai nilai Rp18 triliun. Ia menyebut bahwa aset-aset ini, yang terdiri dari aset lancar, investasi, dan aset tetap, harus dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan komitmen kuat dari pemerintah dan dukungan DPRD Kutim, diharapkan peningkatan infrastruktur dan pengelolaan aset dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kutai Timur. (Red)