SAMARINDA – Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, potensi lonjakan harga sejumlah komoditas kembali menjadi perhatian serius. Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur menilai pengendalian inflasi harus diperkuat sejak dini agar gejolak harga tidak membebani masyarakat.
Kepala Perwakilan BI Kaltim, Jajang Hermawan mengatakan sejumlah komoditas pangan secara historis kerap mengalami kenaikan harga menjelang hari besar keagamaan. Karena itu, sinergi pemerintah daerah melalui TPID dinilai menjadi kunci menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasar.
Menurutnya, strategi pengendalian inflasi tetap bertumpu pada skema 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
“Penguatan implementasi strategi 4K terus kami dorong agar stabilitas harga dapat terjaga, terutama pada komoditas yang selama ini rentan bergejolak menjelang Idulfitri,” ujar Jajang kepada awak media.
Selain itu, BI Kaltim juga mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Mandau (Mekanisme Pengendalian Komoditas Utama) Kaltim sebagai instrumen pemantauan harga berbasis teknologi. Aplikasi tersebut memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk memonitor perkembangan komoditas strategis secara lebih cepat dan akurat.
Tidak hanya fokus pada stabilitas harga, BI Kaltim juga mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui penguatan peran TP2DD. Transformasi digital dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Beberapa langkah yang terus diperluas antara lain penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS serta implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) dalam belanja pemerintah daerah.
Perkembangan digitalisasi di Kalimantan Timur sendiri menunjukkan tren yang cukup positif. Peningkatan transaksi non-tunai di masyarakat serta meluasnya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) menjadi indikator percepatan transformasi digital di wilayah ini.
BI Kaltim menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lain akan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi di tengah berbagai tantangan ke depan.
(zak/mam)
