(Dok. Longtime.id)
Longtime.id – DPRD Bontang menilai pemerintah kurang perhatian terhadap pembangunan infrastruktur di Kelurahan Bontang Kuala (BK). Pasalnya, wilayah yang didominasi warga bermukim di atas laut tersebut banyak mengalami kerusakan fasilitas pendukung, salah satunya jembatan kayu.
“Beberapa infrastruktur kurang mendapat perhatian pemerintah daerah. Seperti fasilitas umum jembatan kayu di sekitar anjungan, kondisinya rapuh dan berlubang,” jelas anggota Komisi III DPRD Bontang, Abdul Samad, Senin (5/6).
Padahal menurut Samad, keluhan masyarakat terkait kerusakan infrastruktur di Bontang Kuala itu sudah sering disuarakan agar segera diperbaiki. Namun, hingga saat ini belum juga tersentuh perbaikan. “Apa bentuk pertanggungjawaban pemerintah soal kerusakan ini. Kok sampai sekarang belum tersentuh perbaikan? Harusnya bisa jadi skala prioritas,” katanya.
Dirinya mendesak pemerintah agar memprioritaskan perbaikan infrastruktur di Bontang Kuala. Tak hanya itu, ia juga meminta pemerintah melakukan perbaikan anjungan bekas kebakaran sejak 2020 lalu. “Harus dikawal, masa 3 tahun tidak ada perkembangan, tidak ada perbaikan,” tambahnya.
Bagian Perencanaan Ahli Muda Bappelitbang Bontang Dian Nur Afianto menuturkan, pihaknya telah membahas soal rencana perbaikan infrastruktur. Untuk perbaikannya sendiri akan dianggarkan tahun 2024, dengan estimasi biaya Rp 4,5 miliar.
“Tetapi total anggaran itu akan dibagi untuk pembenahan di pulau Beras Basah senilai Rp 1 miliar. Ini sudah masuk dalam usulan Musrenbang,” tuturnya. (Adv/DPRD)
