Foto: Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam. (Dok. Longtime.id)
Longtime.id – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang mendapat sentilan dari anggota legislatif. Pasalnya, dinas terkait dinilai masih lemah dalam pengawasan perekrutan tenaga kerja oleh perusahaan.
Ketua Komisi II DPRD Bontang menyebut, kontrol dan pengawasan mustinya lebih aktif dilakukan. Mengingat akhir-akhir ini, perusahaan lebih dominan mendatangkan tenaga luar ketimbang memberdayakan pekerja lokal. Padahal, secara skli warga Bontang juga mampu bersaing.
“Kalau ada ditemukan melanggar, jangan segan-segan beri sanksi. Kalau alasannya pengawasan dan pemberian sanksi ada diranah pemerintah provinsi, keluarkan surat rekomendasi,” tegasnya saat berjumpa dengan beberapa awak media, Senin (27/06).
Kontrol dan pengawasan tentu untuk menemukan pelangaran perusahaan. Lanjut Rustam, jika terdapat temuan harusnya dibeberkan dan segera bisa disanksi kalau memang terbukti melanggar aturan daerah.
Di akhir Rustam menuturkan sudah seharusnya pihak perusahaan menjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai wujud bahwa Kota Bontang merupakan kota yang ramah investasi.
“Kalau semuanya sejalan kan bagus. Bontang ramah investasi dan perusahaan taat aturan. Apalagi PT Badak NGL diperkirakan sudah tidak beroperasi tahun 2025. Maka harus dibuka seluas-luasnya Investasi di Bontang,” imbuhnya. (Adv/DPRD)
