APBN 2025 Mengalir Deras ke Kaltim, Serapan Tembus 95 Persen
Longtime.id – Serapan transfer ke daerah (TKD) di Kaltim didominasi dana bagi hasil (DBH) yang mencapai Rp30,74 triliun. Komponen ini menjadi tulang punggung pendanaan daerah, terutama untuk menopang layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain DBH, pemerintah pusat menyalurkan dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp6,18 triliun. Dana alokasi khusus (DAK) nonfisik tercatat Rp2,41 triliun dan DAK fisik Rp148,78 miliar. Sementara itu, dana insentif daerah (DID) mencapai Rp59,48 miliar dan dana desa sebesar Rp657,67 miliar.
“Realisasi transfer ke daerah yang mencapai Rp40,2 triliun ini setara 95,05 persen dari pagu Rp42,3 triliun,” kata Kepala Kanwil DJPb Kaltim Kementerian Keuangan, Edih Mulyadi.
Capaian tersebut mencerminkan optimalisasi kebijakan desentralisasi fiskal 2025. Menurutnya, pemerintah mendorong efektivitas penggunaan DAU dan instrumen transfer lain agar benar-benar berdampak pada pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Penyaluran TKD tahun ini difokuskan pada sektor prioritas seperti infrastruktur, pertanian, dan pariwisata, sektor yang dinilai mampu menggerakkan ekonomi lokal dan memperluas lapangan kerja.
Tak hanya transfer ke daerah, belanja pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga di Kaltim juga menunjukkan angka signifikan. Hingga akhir 2025, realisasinya mencapai Rp63,4 triliun atau 95,77 persen dari pagu anggaran.
Belanja tersebut didominasi belanja modal sebesar Rp16,04 triliun yang diarahkan untuk mendukung penyelesaian proyek infrastruktur strategis di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), khususnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya.
Adapun belanja pegawai tercatat Rp3,86 triliun dan belanja barang Rp3,3 triliun. Sementara bantuan sosial yang disalurkan sepanjang tahun mencapai Rp10,74 miliar.
Dengan tingkat serapan yang tinggi, tantangan berikutnya adalah memastikan setiap rupiah yang digelontorkan benar-benar menghasilkan dampak nyata, tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kaltim. (rewrite/red)



