Longtime.id – Kehilangan kursi di DPRD Provinsi dan melemahnya suara di sejumlah daerah memaksa PPP Kalimantan Timur melakukan koreksi serius. Menjelang Pemilu 2029, partai berlambang Kakbah ini memilih membuka diri: merapikan struktur hingga akar rumput, menyasar pemilih muda, dan tak menutup pintu bagi figur eksternal ber-elektabilitas tinggi.
Pada Pemilu 2024, PPP Kaltim kehilangan dua kursi DPRD Provinsi—turun dari empat menjadi dua. Perolehan suara juga menyusut menjadi sekitar 3,9 persen, lebih rendah dibanding Pemilu 2019 yang berada di kisaran 5 persen. Penurunan ini berdampak langsung pada distribusi kursi di tingkat kabupaten/kota, meski PPP masih bertahan di sejumlah basis.
Ketua DPW PPP Kaltim, Gamalis, menyebut kondisi tersebut sebagai alarm evaluasi. Konsolidasi internal akan diperkuat melalui Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-10 yang digelar di Samarinda, Rabu (4/2/2025) kemarin, disusul Musyawarah Kerja Wilayah untuk menyelaraskan strategi menghadapi verifikasi partai politik Pemilu 2029.
Menurut Gamalis, tantangan ke depan bukan hanya administratif, tetapi verifikasi faktual. Karena itu, pembenahan struktur hingga tingkat bawah menjadi prioritas utama pada 2026.
Di tengah isu bergabungnya figur politik berpengaruh ke PPP, Gamalis mengaku belum menerima kepastian. Namun ia menegaskan partainya terbuka bagi siapa pun yang memiliki kapasitas dan elektabilitas.
“Partai harus adaptif. Tujuan politik itu kursi kembali dan rakyat terlayani,” ujarnya.
Selain konsolidasi elite, PPP Kaltim juga menggeser fokus ke pemilih muda. Dengan dominasi generasi Z dan milenial yang mencapai sekitar 60 persen pemilih nasional, PPP mendorong modernisasi komunikasi politik. Seluruh kader diwajibkan aktif di media sosial tanpa meninggalkan basis tradisional partai: pesantren, masjid, dan ulama.
Secara geografis, kekuatan PPP Kaltim masih timpang. Berau tetap menjadi lumbung suara, sementara Mahakam Ulu menjadi wilayah dengan tantangan terberat. Pendekatan politik, kata Gamalis, tak bisa diseragamkan mengingat perbedaan karakter pemilih dan akses wilayah.
Muswil PPP Kaltim sendiri hanya mengagendakan pemilihan ketua DPW melalui mekanisme formatur. Hingga Muswil digelar, belum ada kandidat yang tampil terbuka. Gamalis menyatakan siap kembali memimpin jika diminta forum.
PPP Kaltim menargetkan kepengurusan definitif terbentuk maksimal sepekan setelah Muswil agar dapat mengikuti agenda nasional partai, sekaligus memulai fase konsolidasi menuju Pemilu 2029. (kontributor/sr)
