Longtime.id – Dalam upaya membangun ekonomi berkelanjutan pasca dominasi tambang dan kelapa sawit, DPRD Kaltim melihat pengembangan kopi lokal di Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai langkah strategis menuju ekonomi hijau berbasis desa.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menilai kopi bukan sekadar komoditas, tapi simbol peralihan menuju pembangunan yang lebih ramah lingkungan dan inklusif.
“Pengembangan kopi di desa seperti Jonggon bukan hanya soal bisnis, tapi juga pemulihan lahan dan pembentukan ekonomi baru setelah tambang. Ini soal arah masa depan Kukar,” ucapnya.
Ia menyoroti potensi besar lahan bekas tambang yang kini terbengkalai. Menurutnya, lahan tidur tersebut bisa dihidupkan kembali lewat budidaya kopi, yang dinilai cocok dengan karakter tanah dan iklim Kukar.
“Kopi itu bukan tanaman serampangan. Ia tumbuh subur di tanah yang sehat. Jadi ketika desa mulai menanam kopi, itu juga tanda kita mulai memperbaiki alam,” jelasnya.
Ayyub juga melihat kopi sebagai pintu masuk kebangkitan ekonomi desa. Dari petani, pengolah, pelaku UMKM, hingga wisata berbasis kopi, rantai ekonomi baru bisa terbentuk.
“Kita ingin desa jadi pusat ekonomi, bukan sekadar penonton. Kopi bisa jadi motor untuk pariwisata, pelatihan keterampilan, bahkan diplomasi budaya,” terangnya.
Namun, ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah. Dukungan berupa pelatihan, akses pembiayaan, bantuan alat pascapanen, hingga promosi terpadu sangat dibutuhkan agar kopi Kukar bisa bersaing, bahkan menjadi kopi spesialti seperti Gayo atau Kintamani.
“Kalau kita bisa promosikan kopi Kukar sebagai kopi spesialti, seperti Gayo atau Kintamani, maka kita bukan cuma jual rasa. Kita jual cerita, identitas, dan semangat desa bangkit,” sambungnya.
Di tengah krisis iklim dan dampak eksploitasi sumber daya, Ayyub melihat kopi sebagai simbol harapan baru.
“Inilah ekonomi pascatambang yang kita impikan, berakar di desa, tumbuh bersama alam, dan menyatu dengan budaya,” tutup Ayyub. (Adv/Sb/DPRDKaltim)
