Longtime.id – Hujan deras yang mengguyur Samarinda beberapa waktu yang lalu kembali menyebabkan banjir di sejumlah titik. Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Aris Mulyanata, menyampaikan keprihatinannya saat diwawancarai di Kantor DPRD Kota Samarinda beberapa waktu yang lalu.
Aris menyebut banjir yang terus berulang mencerminkan adanya masalah dalam perencanaan tata ruang serta sistem drainase yang belum efektif.
“Pembangunan harus memperhatikan keseimbangan ekologis agar tidak memperparah risiko banjir. Pemerintah wajib menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan daya tampung air di kota,” ujarnya.
Ia menilai bahwa wilayah resapan air terus menyusut karena alih fungsi lahan yang tidak dibarengi dengan perencanaan lingkungan yang matang. Hal ini diperparah oleh sistem drainase yang belum optimal di berbagai kawasan.
“Ini harus menjadi prioritas utama agar masyarakat tidak terus terjebak dalam bencana yang berulang,” tambahnya.
Tak hanya kepada pemerintah, Aris juga mengajak masyarakat turut menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke saluran air yang bisa memicu penyumbatan dan memperparah banjir.
Ia pun mengingatkan agar masyarakat tetap siaga terhadap potensi banjir yang bisa terjadi sewaktu-waktu, mengingat sudah ada laporan korban jiwa.
“Berdasarkan laporan, sudah ada korban jiwa akibat banjir ini. Jadi, kewaspadaan menjadi hal utama,” ucapnya.
Sebagai langkah strategis, Aris mendorong revisi terhadap Peraturan Daerah Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2023–2042. Ia menekankan pentingnya memperkuat perlindungan terhadap daerah resapan air dan memperketat perizinan pembangunan, terutama di kawasan rawan banjir.
“Penataan ulang bangunan di bantaran sungai juga harus dilakukan secara tegas. Jangan sampai izin diberikan tanpa kajian risiko yang matang,” tegas Aris.
Melalui berbagai upaya tersebut, DPRD Samarinda berharap persoalan banjir tidak lagi menjadi musibah rutin tahunan yang merugikan masyarakat serta merusak infrastruktur kota.(ADV/DPRDSAMARINDA/GB/MAM)
