Tekan Beban Masyarakat, Komisi IV DPRD Samarinda dan Disdikbud Bahas Solusi Harga Seragam
SAMARINDA – Polemik seputar harga seragam sekolah yang memberatkan masyarakat menjadi topik utama rapat dengar pendapat (hearing) Komisi IV DPRD Kota Samarinda pada hari ini, 21 Juli 2025. Bertempat di Ruang Rapat Gabungan Lt. 1 DPRD Kota Samarinda, dihadiri anggota Komisi IV serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda Tahun 2025.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronie, menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan langkah konkret Disdikbud dalam menyikapi keluhan masyarakat.
“Hari ini ada langkah konkret yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan berkaitan dengan polemik yang terjadi di masyarakat hari ini. Berkaitan dengan harga-harga seragam ini memang mengacu dari hasil survei di pasaran, harga-harga tersebut,” terang Novan.
Novan mengakui adanya harga seragam yang melebihi standar di pasaran. Untuk mengatasi hal ini, Disdikbud akan mengambil langkah antisipasi berupa standardisasi harga.
“Di sinilah Dinas (Pendidikan) mengambil langkah antisipasi untuk standarisasi harga. Jadi, standarisasi harga inilah yang akan menjadi pedoman buat koperasi-koperasi di sekolah, menyesuaikan dengan harga yang ada,” jelasnya.
Namun, ia menegaskan bahwa langkah standardisasi ini bersifat jangka pendek. Untuk tahun 2026, Komisi IV berharap adanya subsidi dari pemerintah, khususnya untuk pembelian pakaian batik sekolah dan seragam olahraga.
Menanggapi pertanyaan terkait harga ideal seragam, Novan menjelaskan bahwa harga sangat bergantung pada kualitas bahan.
“Kan sebenarnya kalau bicara ideal harga itu kan tergantung, ya. Karena hari ini kan bicara standarisasi ini kan tergantung bahan. Mungkin kalau bahan yang kualitasnya bagus, ya harganya juga akan mahal,” ujar Novan.
Novan menegaskan, penetapan standardisasi harga akan disesuaikan dengan kelayakan dan hasil survei harga di pasaran.
“Contoh misalnya harga di pasaran untuk pakaian atasan seperti rok panjang berapa, celana panjang berapa. Nah, itulah distandarkan, minimal tidak jauh dari harga di pasaran,” paparnya.
Ia juga mengakui bahwa kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya membaik serta tingginya angka inflasi menjadi beban bagi masyarakat, khususnya dalam pengeluaran untuk seragam.
“Sebenarnya hal ini yang satu adalah saat ini kan kita mengakui juga kondisi ekonomi kan kita juga tidak baik-baik saja, nih. Jadi otomatis mengeluarkan uang seperti itu, ya, cukup berat,” ungkap Novan.
Sebagai jalan tengah, Disdikbud akan membatasi atau memberikan batasan harga tertinggi untuk pakaian seragam, guna meringankan beban orang tua.
“Makanya Dinas Pendidikan mengambil langkah konkret, langsung mengambil jalan tengah untuk membatasi atau memberikan batasan tertinggi untuk pakaian seragam,” pungkasnya. (ADV/DPRDSmd/hd)
