Sri Puji Dorong Pembenahan Data Kependudukan: Fondasi Penting untuk Keadilan Pembangunan
SAMARINDA -Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menyoroti kelemahan validitas data administrasi kependudukan yang dinilainya menjadi hambatan krusial dalam efektivitas program pembangunan pemerintah pusat.
Menurutnya, keberhasilan berbagai program strategis, mulai dari bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga percepatan penurunan stunting, sangat bergantung pada seberapa akurat data kependudukan.
“Harapannya tentu program pemerintah pusat ini benar-benar bisa dirasakan semua pihak, tidak terkecuali,” ucap Sri Puji usai menghadiri sebuah kegiatan pada Kamis, 24 Juli 2025.
Sri Puji mengidentifikasi bahwa sistem pendataan saat ini masih menyisakan banyak celah. Ia menyoroti keberadaan data yang “tercecer” atau belum masuk sistem sebagai masalah serius yang memerlukan perhatian bersama.
“Kita ada data-data yang mungkin memang terlepas, tercecer, atau tidak masuk ke sistem. Ini harus jadi perhatian bersama,” jelasnya.
Ia menegaskan, data yang tidak akurat berdampak pada ketidaktepatan sasaran program pemerintah, bahkan dapat menciptakan ketimpangan pelayanan publik.
“Bayangkan, bagaimana kita bisa menurunkan stunting kalau data anak-anak yang seharusnya menerima intervensi gizi tidak tercatat?” tanyanya, memberikan contoh konkret dari dampak buruk data yang tidak valid.
Selain itu, Sri Puji juga menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi. Banyak warga yang belum memperbarui dokumen penting seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), atau akta kelahiran, yang pada akhirnya berdampak pada akses mereka terhadap layanan dasar.
“Padahal tertib administrasi itu bukan hanya soal dokumen, tapi soal jaminan hak-hak dasar,” tambahnya.
Sri Puji menekankan bahwa kebijakan publik yang inklusif membutuhkan fondasi data yang kuat. Ia menganalogikan validitas data seperti fondasi sebuah rumah: jika rapuh, maka seluruh bangunan pembangunan akan ikut goyah.
Komisi IV DPRD Samarinda, lanjutnya, akan terus mendorong perbaikan sistem kependudukan melalui edukasi dan kolaborasi lintas sektor.
“Kami akan terus mendorong pemerintah untuk lebih aktif menyosialisasikan pentingnya administrasi kependudukan. Harus dari dua arah pemerintahnya serius, masyarakatnya pun sadar,” tegasnya.
Menurut Sri Puji, program pembangunan yang baik harus mampu menjangkau masyarakat paling bawah secara adil dan menyeluruh.
“Kalau semua terdata dengan baik, maka program bisa menyentuh semua. Itulah keadilan. Itu tujuan dari pembangunan,” pungkasnya. (ADV/DPRDSmd/hd)
