SAMARINDA – Budaya literasi di Kota Samarinda masih terbilang lemah, bahkan belum menjadi prioritas dalam kebijakan daerah. Demikian penilaian Sri Puji Astuti, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, yang melihat bahwa pengembangan sumber daya manusia melalui literasi cenderung terabaikan.
“Literasi bukan sekadar soal buku atau perpustakaan, tapi soal membentuk pola pikir. Pemerintah harus hadir dan memberi teladan langsung,” kata Puji saat diwawancarai awak media pada Selasa, 29 Juli 2025.
Meskipun ada sedikit peningkatan Tingkat Gemar Membaca (TGM) dari 69,46 poin (2023) menjadi 71,04 (2025) menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Samarinda, Puji merasa angka tersebut belum mencukupi untuk membangun ekosistem literasi yang kuat dan berkelanjutan.
Salah satu akar masalah, menurut Puji, adalah ketiadaan payung hukum yang jelas untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) atau OPD terkait dalam mendorong budaya literasi. Tanpa regulasi yang mengikat, OPD disebut bergerak tanpa arah yang jelas dan kesulitan melakukan terobosan.
“Kalau tidak ada aturan yang mengikat, OPD bergerak tanpa arah. Perlu keberanian dari pemkot untuk mulai dari regulasi,” tegasnya.
Selain itu, Puji juga menyoroti anggaran yang sangat minim untuk program-program literasi. Meskipun beberapa inisiatif sudah ada, keterbatasan dana seringkali menjadi kendala, apalagi di tengah situasi efisiensi anggaran nasional.
“Literasi tidak bisa hanya bergantung pada semangat individu. Negara harus hadir lewat kebijakan dan anggaran,” tambahnya.
Meski begitu, Puji menegaskan bahwa tanggung jawab membangun literasi tidak hanya berada di pundak pemerintah. Masyarakat, termasuk keluarga, sekolah, dan komunitas, juga harus aktif berpartisipasi.
“Kalau generasi muda jauh dari buku, jangan harap mereka siap menghadapi tantangan global. Literasi adalah dasar membangun kecerdasan bangsa,” pungkas Puji, menekankan bahwa masa depan kota bergantung pada tingkat literasi warganya. (ADV/DPRDSmd/hd)
