Longtime.id – Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kalimantan Timur melonjak ke angka 4,13 pada 2025. Diklaim capaian ini sebagai tanda penguatan tata kelola digital sekaligus pijakan mempercepat reformasi birokrasi berbasis layanan publik terintegrasi.
Sekretaris Daerah Sri Wahyuni menegaskan transformasi digital tidak cukup dimaknai sebagai pembangunan aplikasi atau sistem elektronik semata. “Kenaikan indeks SPBE terjadi konsisten dalam tiga tahun terakhir. Dari 2,91 pada 2023, meningkat menjadi 3,79 pada 2024, lalu menembus 4,13 pada 2025,” katanya.
Ia menekankan keberhasilan SPBE diukur dari manfaat langsung bagi masyarakat, terutama kemudahan akses layanan, kecepatan proses administrasi, serta kepastian pelayanan pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum pembelajaran pelayanan publik yang melibatkan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia bersama BPSDM Kaltim. Menurutnya, integrasi proses kerja antar perangkat daerah dan transparansi informasi publik menjadi faktor penting agar digitalisasi benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Muhammad Faisal menjelaskan penguatan SPBE dilakukan melalui pembangunan infrastruktur digital, integrasi data lintas organisasi perangkat daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Pemerintah daerah juga mengembangkan layanan digital terintegrasi dalam satu platform untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik. Upaya tersebut diarahkan menuju konsep pemerintahan cerdas yang mengedepankan efisiensi dan keterhubungan sistem.
Meski capaian indeks SPBE tergolong tinggi, pemerintah mengakui kesenjangan akses telekomunikasi masih menjadi tantangan. “Tidak semua wilayah memiliki kualitas jaringan dan konektivitas yang sama,” ujarnya.
Penguatan infrastruktur digital dinilai penting agar manfaat transformasi pemerintahan elektronik dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah dengan keterbatasan akses teknologi.
Pemerintah daerah menegaskan peningkatan indeks SPBE bukan sekadar capaian administratif, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun pemerintahan digital yang efisien, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Transformasi ini diarahkan untuk memastikan birokrasi tidak hanya semakin modern secara teknologi, tetapi juga semakin efektif dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. (zak/red)
