Samarinda – Komisi III DPRD Kota Samarinda menyoroti buruknya koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur. Hal ini dinilai berdampak pada pemborosan anggaran hingga kerusakan fasilitas publik.
Ketua Komisi III, Deni Hakim Anwar, mencontohkan kasus pembongkaran trotoar di Jalan Juanda yang baru selesai dibangun, namun kembali dibongkar untuk pemasangan pipa milik Perumdam Tirta Kencana.
“Baru rampung, eh dibongkar lagi. Ini bukan kejadian pertama. Koordinasi antarinstansi jelas masih sangat lemah,” kata Deni saat ditemui, Senin (30/6/2025).
Deni menilai, persoalan seperti ini terus berulang akibat ketiadaan perencanaan terpadu. Ia mendesak Pemerintah Kota Samarinda segera menyusun blueprint pembangunan infrastruktur sebagai pedoman jangka panjang yang komprehensif.
Menurutnya, dokumen tersebut harus memuat data teknis seperti umur jaringan, jadwal pemeliharaan, serta skala prioritas berdasarkan wilayah dan kebutuhan warga. Ia juga mendorong pendekatan pembangunan berbasis kawasan, terutama untuk wilayah rawan banjir.
“Selama ini pembangunan masih bersifat sektoral dan terfragmentasi. Kalau mau hasilnya terasa, harus satu peta, satu arah,” tegas Deni.
Di sisi lain, Pemkot telah memperkenalkan sistem digital E-WAN untuk memantau perencanaan pembangunan. Meski mendukung langkah digitalisasi ini, Deni mengingatkan bahwa penggunaan teknologi tidak akan efektif tanpa kerja sama konkret di lapangan.
“Teknologinya bagus, tapi percuma kalau koordinasinya tetap lemah. Yang dibutuhkan warga adalah pembangunan yang tidak saling tumpang tindih,” katanya.
Komisi III DPRD memastikan akan terus mengawasi proses perencanaan dan pelaksanaan proyek fisik agar lebih efisien dan terintegrasi. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem kerja antar-OPD dinilai menjadi langkah awal yang penting untuk mencegah pemborosan keuangan daerah.(ADV/DPRDSAMARINDA/GB)
