Pengembangan Ekraf di Kutim Terkendala Anggaran dan Pendataan, Dispar Dorong Dukungan Lebih Besar
Longtime.id – Penguatan ekonomi kreatif (Ekraf) di Kutai Timur masih menghadapi hambatan signifikan, mulai dari minimnya anggaran operasional hingga rendahnya partisipasi pelaku dalam pendataan digital. Hal ini disampaikan Kabid Ekraf Dispar Kutim, Ahmad Rifani, yang menilai kedua faktor tersebut menjadi penghambat utama dalam menyusun program pembinaan yang efektif.
Menurut Rifani, anggaran merupakan komponen paling vital agar program dapat berjalan. Saat ini, sejumlah agenda seperti festival, pelatihan, hingga fasilitasi pendaftaran hak cipta membutuhkan biaya cukup besar, sementara kondisi keuangan daerah mengharuskan pemerintah melakukan efisiensi.
“Kita ibarat motor lengkap—punya SIM, punya surat—tapi tidak ada bensinnya. Operasional itu yang utama,” ungkapnya menggambarkan situasi yang dihadapi.
Keterbatasan anggaran berdampak pada penyaringan program yang dapat dilaksanakan. Sebagian kegiatan prioritas tetap berjalan, sementara program lain harus ditunda. Di sisi lain, Dispar Kutim juga masih berupaya meningkatkan kualitas pendataan pelaku ekonomi kreatif, namun dihadapkan pada rendahnya partisipasi para pelaku dalam mengisi formulir digital yang telah disediakan.
Sektor ekonomi kreatif di Kutim sendiri memiliki tujuh subsektor potensial, yakni musik, seni rupa, film, fotografi, arsitektur, kriya, dan fashion. Namun banyak pelaku seni dan kreatif belum terdata secara menyeluruh, sehingga menyulitkan pemerintah dalam merancang program yang tepat sasaran.
Rifani juga menjelaskan bahwa bantuan kepada pelaku ekraf belum bisa diberikan secara merata karena terbatasnya anggaran. Meski demikian, Dispar membuka peluang untuk memperoleh dukungan dari kementerian terkait, misalnya bantuan peralatan berupa kamera digital dan drone bagi pelaku fotografi maupun film.
Ia berharap peningkatan kualitas pendataan dan kebijakan anggaran dapat menjadi langkah awal untuk mempercepat pertumbuhan ekraf di Kutim. “Kalau hanya mendata tanpa ujungnya, sama saja. Harus ada pelatihan, bantuan, hingga promosi supaya pelaku bisa mandiri,” pungkasnya. (adv/diskominfokutim/lt)
