Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Joha Fajal, menyoroti peluncuran 59 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang baru dibentuk di wilayah Kota Tepian. Ia mengingatkan agar implementasi program nasional dari Kementerian Koperasi dan UKM itu tidak menabrak struktur kewilayahan Samarinda yang berbasis kelurahan, bukan desa.
“Struktur pemerintahan di Samarinda itu kelurahan. Jadi jangan asal terapkan format yang tidak sesuai. Harus tetap disesuaikan dengan kebutuhan lokal,” kata Joha saat dikonfirmasi, Rabu (2/7/2025).
Joha mengapresiasi semangat pemberdayaan ekonomi melalui koperasi, namun mengingatkan adanya risiko tumpang tindih peran dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang telah lebih dulu eksis.
Menurut dia, selama memiliki orientasi yang jelas dan tidak berjalan tanpa arah, Kopdes dan Bumdes tetap dapat beroperasi berdampingan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.
“Kalau tujuannya jelas, keduanya bisa saja berjalan bersamaan. Tapi pemerintah tidak boleh lepas tangan. Harus ada pengawasan dan pembinaan,” ujarnya.
Politikus Partai NasDem itu menegaskan bahwa pembentukan koperasi tak cukup hanya berhenti di tingkat formalitas. Ia mendesak pemerintah untuk memastikan koperasi yang dibentuk benar-benar aktif dan produktif.
“Jangan hanya dibentuk lalu ditinggal. Perlu pembinaan yang intensif agar koperasi ini tidak hanya jadi simbolis,” tegasnya.
Joha juga berharap Kopdes Merah Putih benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi lokal di tingkat kelurahan, dan bukan sebatas proyek jangka pendek yang minim dampak.
“Kita ingin Kopdes ini jadi kekuatan ekonomi rakyat. Tapi itu hanya bisa tercapai kalau dikelola serius dan tepat sasaran,” pungkasnya.(ADV/DPRDSAMARINDA/GB)
