SAMARINDA – Isu peredaran beras imitasi yang sempat membuat geger Kalimantan Timur kini menjadi perhatian serius di Samarinda. Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Muhammad Rudi, mengonfirmasi bahwa hingga saat ini, belum ada tanda-tanda peredaran beras palsu di wilayah kota.
Rudi, yang akrab disapa Rudi, menjelaskan bahwa sejauh ini pihaknya belum menerima laporan atau keluhan dari masyarakat maupun dinas terkait mengenai keberadaan beras oplosan. Ia menilai bahwa kondisi distribusi beras di Samarinda masih terkendali.
“Tidak kelihatan belum ada teriak dari masyarakat atau dinas terkait belum menemukan. Mungkin karena preminya kecil di Samarinda, berbeda dengan daerah Jawa yang luas. Sejauh ini masih aman-aman saja,” ungkap Rudi pada Rabu, 30 Juli 2025.
Meski situasi masih kondusif, Rudi menegaskan bahwa DPRD tidak akan tinggal diam jika ada indikasi beras palsu ditemukan di kemudian hari. Komisi II DPRD siap mengambil langkah tegas dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah distributor beras.
“Jika terendus adanya dugaan beras palsu yang dijual ke masyarakat tentu Komisi II akan mengambil langkah tegas dengan melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke sejumlah distributor,” tegasnya.
Ia juga mendesak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera melakukan pengecekan dan evaluasi di lapangan. Menurut Rudi, langkah ini krusial untuk menjamin keamanan pangan dan membangun kepercayaan publik terhadap produk beras yang beredar.
“Imbauan itu pasti kami rekomendasikan kepada OPD, supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namanya oplosan itu setengah maling, caranya macam-macam,” tambahnya.
Rudi menekankan pentingnya peningkatan pengawasan terhadap distribusi bahan pokok, khususnya beras. Ia mengingatkan bahwa peredaran beras palsu bukan hanya merugikan masyarakat secara finansial, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan konsumen.
“Tentu masyarakat akan dirugikan dengan beras imitasi yang beredar. Maka kita harus mengambil langkah antisipasi dari oknum yang menyebarkannya,” tandas Rudi, menggarisbawahi urgensi tindakan pencegahan. (ADV/DPRDSmd/hd)
