Jahidin Soroti Ketimpangan Energi di Kaltim: Kami Penghasil, Tapi Masih Gelap
Longtime.id – Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin, melontarkan kritik tajam terhadap ketimpangan distribusi energi nasional. Di tengah melimpahnya sumber daya energi seperti batu bara, ia menyayangkan masih banyak warga Kaltim yang belum menikmati akses listrik dan bahan bakar secara layak.
“Seperti ayam jantan kelaparan di lumbung padi,” ujar Jahidin, menggambarkan ironi yang dihadapi provinsi penghasil energi namun miskin pasokan listrik.
Dalam pembahasan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Kelistrikan, ia mengungkapkan bahwa masih terdapat 211 desa di Kaltim yang belum teraliri listrik secara memadai. Menurutnya, kondisi ini mencerminkan lemahnya pemerataan energi akibat sistem nasional yang terlalu tersentralisasi dan kurang berpihak pada daerah penghasil.
“Kita ini penghasil batu bara, tapi listrik di kampung-kampung masih banyak yang belum masuk. Di Sulsel dan Jawa yang beli batu bara dari kita, justru listriknya stabil. Saya punya rumah di Makassar, dan di sana tidak pernah mati lampu,” jelasnya.
Jahidin menambahkan bahwa DPRD Kaltim telah berulang kali memanggil PLN, Kementerian PUPR, dan instansi terkait untuk mendorong percepatan elektrifikasi di desa-desa. Namun, menurutnya, komitmen pusat masih belum terlihat jelas.
Ia juga menyoroti kondisi di Mahakam Ulu, wilayah perbatasan yang hingga kini masih memiliki desa tanpa listrik permanen. Protes warga pun terus bermunculan karena janji-janji penyediaan listrik belum kunjung terealisasi.
“Kita tidak bisa diam. Ini tanah kita, sumbernya dari kita, tapi hasilnya tidak kembali ke kita,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tak hanya listrik, persoalan kelangkaan solar subsidi juga turut ia soroti. Banyak pelaku UMKM di Kaltim harus mengantre berhari-hari di SPBU, bahkan sering pulang tanpa mendapatkan solar karena stok habis.
“Kalau pengusaha di Jawa mau isi solar tinggal datang, di sini kadang antre dua hari pun belum tentu dapat,” tambahnya.
Jahidin menegaskan perlunya perubahan pendekatan dalam pembangunan energi nasional. Ia mendorong pemerintah pusat agar lebih berpihak kepada daerah penghasil dan memperjuangkan keadilan distribusi energi.
“Kami dari DPRD terus kawal. Tapi komitmen pusat juga harus jelas. Ini soal keadilan bagi rakyat Kaltim,” pungkasnya. (Adv/Sb/DPRDKaltim)
