Inovasi Menuju Masa Depan: Dishub Kaltim Dorong Penggunaan Transportasi Massal

Penerapan transportasi BTS. (ilustrasi)
Longtime.id – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan peringatan penting mengenai perubahan pola pikir masyarakat menjelang kedatangan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim.
Dalam upaya mengantisipasi peningkatan penduduk, Dishub Kaltim mendukung penggunaan transportasi massal di perkotaan sebagai prioritas, dengan harapan penggunaan kendaraan pribadi dapat diminimalkan.
Kepala Dishub Provinsi Kaltim, Yudha Pranoto, menekankan bahwa dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat di masa depan, penggunaan kendaraan pribadi akan semakin meningkat.
“Penduduk Kaltim diperkirakan akan terus bertambah, terutama di Kota Balikpapan. Konsep Buy The Service (BTS) adalah antisipasi untuk masa depan, dan kita harus bersama-sama mendukungnya, termasuk di Samarinda,” ungkap Yudha.
Sistem Buy the Service merupakan inovasi di mana biaya operasional bus yang melayani trayek-trayek dibeli oleh pemerintah untuk kemudian dijual kepada masyarakat dengan ongkos yang ditetapkan. Sistem ini memindahkan risiko surplus atau defisit operasi dari tangan operator ke pemerintah.
Sebelumnya, Dishub Kaltim telah mengadakan Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan dengan Skema Layanan Buy The Service (BTS) dalam Mendukung Transportasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Kota Lain di Kaltim dalam Forum LLAJ.
“Pada acara tersebut, kami menghadirkan beberapa narasumber, termasuk Dirlantas Polda Kaltim, Kadishub Balikpapan, Badan Otorita IKN Deputy Pengendalian Pembangunan, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kaltim, dan lainnya, yang membahas persiapan transportasi untuk masa depan,” jelas Yudha.
Selain itu, Yudha mengungkapkan bahwa Sesditjen Hubdat Kemenhub turut hadir pada kesempatan tersebut untuk memberikan referensi dan masukan mengenai sistem BTS yang akan diterapkan di Kaltim.
“Kehadiran Sesditjen Hubdat Kemenhub memberikan kami wawasan tentang skema layanan BTS, prosedur pengadaan, penentuan tarif angkutan, apakah seluruhnya subsidi, gratis, atau bagaimana,” kata Yudha. (adv)



