Hasbollah Dorong Sertifikasi Sawit di Kutai Timur: Fokus pada Pendampingan Petani
Longtime.id – Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang baru dilantik, Hasbollah menegaskan pentingnya pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut. Menurutnya, tantangan yang dihadapi petani sawit saat ini cukup kompleks, terutama terkait rendahnya pendapatan dibandingkan dengan usaha yang dikeluarkan.
“Perkebunan sawit sekarang ini cukup rumit. Usaha untuk mengurusnya besar, tapi pendapatannya kecil,” ujar Hasbollah.
Hasbollah juga menyoroti masalah sertifikasi yang menjadi salah satu syarat penting untuk mengekspor sawit. Ia menyebut, banyak petani yang membutuhkan pendampingan agar dapat memenuhi persyaratan tersebut.
“Kemarin ada yang datang ke saya minta pendampingan untuk kelapa sawit, apalagi sekarang prosesnya cukup rumit. Harus ada sertifikat kelayakan segala macam,” ungkapnya.
Menurut Hasbollah, sertifikasi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa kelapa sawit yang diekspor sesuai dengan standar internasional, seperti asal usul sawit, lokasi penanaman, dan kepatuhan terhadap zonasi serta peraturan yang berlaku.
“Untuk ekspor dunia, kan, harus melengkapi sertifikat. Misalnya, sawit ini berasal dari mana, ditanam di mana, dan apakah tidak melanggar aturan, seperti penanaman di kawasan terlarang. Kutim saat ini masih perlu menyesuaikan,” jelas politisi Partai Golkar tersebut.
Hasbollah juga mengungkapkan bahwa saat ini ada beberapa lembaga yang aktif mendampingi petani dalam memperoleh sertifikasi kelayakan sawit. Langkah ini bertujuan agar produksi petani terjamin keamanannya dan tidak diabaikan dalam rantai pasar internasional.
“Pendampingan ini dilakukan agar produksi petani aman, terjamin, dan tidak dikesampingkan. Tapi untuk mendukung ini, saya bilang ke pemerintah, kita perlu anggaran. Karena saya sendiri belum punya anggaran, jadi perlu proses ke pemerintah dulu,” katanya.
Ia menambahkan, pihaknya akan terus mendorong Dinas Perkebunan untuk memfasilitasi pengajuan sertifikasi tersebut. Hasbollah juga berkomitmen untuk mengawal proses tersebut jika pemerintah memberikan dukungan.
“Dinas perkebunan harus kita dekati dulu. Kalau mereka mau memfasilitasi, kami akan kawal. Tapi jika tidak, kami akan mencari solusi lain agar masalah ini dapat teratasi,” pungkasnya. (Yas/Adv/DPRD Kutim)
