SAMARINDA – Praktik pungutan liar (pungli) berkedok kewajiban pembelian seragam sekolah dengan harga tinggi kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Harminsyah, mendesak Pemerintah Kota Samarinda untuk segera menerbitkan regulasi mengenai harga seragam sekolah guna menghentikan keluhan masyarakat.
Menurut Harminsyah, banyak sekolah mewajibkan pembelian seragam beserta atributnya dengan harga yang tidak sesesuai standar pasar, membebani orang tua siswa.
“Penjualan seragam dan item tambahan lainnya wajib dikontrol. Pemkot harus hadir lewat regulasi yang tegas,” kata Harminsyah setelah pertemuan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda.
Ia mendorong Disdikbud untuk segera melakukan inventarisasi dan standarisasi harga seragam di seluruh sekolah. Hal ini penting untuk mencegah disparitas harga yang meresahkan masyarakat.
“Kalau baju batik sekolah sudah ditetapkan antara Rp120 ribu sampai Rp170 ribu, jika dijual lebih dari itu, bisa dikategorikan pungli,” tegasnya.
Lebih lanjut, Harminsyah menyarankan agar Pemerintah Kota memberikan subsidi seragam bagi siswa dari keluarga kurang mampu menjelang tahun ajaran baru. Kebijakan ini dinilai dapat meringankan beban orang tua sekaligus meminimalisir potensi kecurangan.
“Jangan sampai urusan seragam justru mengganggu semangat belajar siswa,” pungkasnya, menekankan pentingnya fokus pada pendidikan, bukan beban biaya. (ADV/DPRDSmd/hd)
