Guntur Soroti Optimalisasi Pajak Alat Berat dan Kendala Administrasi di SAMSAT
Longtime.id – Rapat Paripurna ke-16 DPRD Kaltim membahas pandangan fraksi-fraksi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025.
Usai rapat, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor-sektor alternatif, khususnya pajak alat berat yang dinilai masih belum tergarap optimal.
“Upaya kami di Komisi II adalah mendorong peningkatan PAD dari sektor-sektor lain, khususnya pendapatan yang sah. Ke depan, kami akan lebih fokus mengawasi potensi pendapatan dari pajak alat berat,” ungkpanya.
Menurut Guntur, pengawasan terhadap pajak alat berat masih lemah. Karena itu, Komisi II berencana menjalin kerja sama lebih erat dengan Dinas Pendapatan Daerah dan melakukan kunjungan lapangan guna menggali potensi PAD dari sektor tersebut.
Ia juga mengapresiasi kebijakan pembebasan biaya administrasi kendaraan bermotor yang diterapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, karena dinilai mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap perpanjangan dan balik nama kendaraan.
Namun, ia menyoroti persoalan administratif yang masih menghambat pelayanan, terutama bagi warga yang belum memiliki KTP.
“Kami berharap ada kebijakan khusus bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Daerah dan SAMSAT untuk mengakomodasi warga yang belum memiliki KTP namun tetap ingin memenuhi kewajiban administrasi kendaraan bermotor. Terlebih, saat ini sistem NIK sudah terintegrasi secara nasional,” tuturnya.
Tak hanya itu, Guntur juga mengungkapkan adanya keluhan dari warga terkait KTP yang tidak terbaca saat mengurus administrasi di SAMSAT, meski dokumen mereka sah.
Guntur berharap pemerintah provinsi segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan kendala ini, demi mendorong pelayanan publik yang lebih efisien dan inklusif. (Adv/Sb/DPRDKaltim)
