Guntur Soroti Minimnya Kontribusi Pajak Perusahaan di Kaltim: Jangan Cuma Ambil Untung, Tapi Tak Mau Bayar Kewajiban
Longtime.id – Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menyoroti rendahnya kontribusi fiskal perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Kaltim, terutama dalam hal pembayaran pajak kendaraan dan alat berat.
Ia menilai, banyak perusahaan yang mengeruk keuntungan dari sumber daya alam Kaltim, namun tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu bentuk ketimpangan yang disoroti adalah penggunaan kendaraan operasional berpelat luar daerah.
“Banyak kendaraan operasional perusahaan berplat luar daerah seperti B atau L, padahal setiap hari mereka menggunakan jalan-jalan di Kaltim. Ini tidak adil,” ucap Guntur.
Guntur mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk menunjukkan komitmen sosial dan ekonomi terhadap daerah tempat mereka beroperasi, salah satunya dengan melakukan balik nama kendaraan menjadi pelat KT (Kalimantan Timur). Dengan demikian, pajak yang dibayarkan masuk langsung ke kas daerah.
“Kami mendorong agar mereka berkontribusi lebih adil. Pajak kendaraan itu nantinya digunakan untuk memperbaiki jalan-jalan yang mereka lalui setiap hari. Jadi logikanya, yang merusak ya ikut bertanggung jawab memperbaiki,” tegasnya.
Lebih lanjut, Guntur menyampaikan rencana Komisi II untuk meningkatkan sinergi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim dalam melakukan pengawasan di lapangan. Ia menegaskan perlunya audit langsung terhadap aset-aset perusahaan, termasuk alat berat yang belum terdata secara optimal.
“Kita tidak ingin hanya melihat laporan di atas kertas. Kami ingin turun langsung dan pastikan potensi pajak benar-benar tergarap,” tambahnya.
Menurutnya, alat berat yang digunakan di sektor-sektor seperti pertambangan, kehutanan, dan konstruksi merupakan sumber pendapatan besar yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
Dengan optimalisasi pendapatan dari sektor ini, Guntur berharap pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan di Kaltim dapat dipercepat, tanpa bergantung sepenuhnya pada dana dari pemerintah pusat.
“Semakin besar PAD kita, semakin mandiri daerah ini dalam membangun. Itu sebabnya kontribusi perusahaan tidak boleh lagi setengah hati,” pungkasnya. (Adv/Sb/DPRDKaltim)
