Guntur Desak Perbaikan Jalan Rusak di Kaltim, Soroti Peran Perusahaan Tambang
Longtime.id – Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang memprihatinkan di sejumlah wilayah Kaltim, terutama di Kutai Kartanegara (Kukar), Kutai Barat (Kubar), dan Kutai Timur (Kutim).
Dalam momen pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kukar pada Senin, 23 Juni 2025, Guntur menegaskan pentingnya keseriusan pemerintah daerah dalam menangani kerusakan jalan. Ia juga meminta agar aktivitas perusahaan tambang tidak lagi membebani jalan umum yang seharusnya menjadi hak masyarakat.
Usai pelantikan, Guntur menyampaikan bahwa kondisi jalan di wilayah pedalaman Kukar, Kubar, dan Kutim sangat memprihatinkan. Salah satu contohnya adalah jalur darat yang menghubungkan Kukar ke Kutai Barat, yang beberapa waktu lalu dilalui oleh Gubernur Kaltim.
“Pak Gubernur lewat jalan darat saat kunjungan ke DPRD di Kutai Barat. Jalur yang dilewati, termasuk jalan Bayan itu, rusaknya luar biasa,” terangnya.
Ia menjelaskan bahwa jalan tersebut awalnya berupa rawa yang kemudian ditimbun agar bisa menjadi akses utama. Namun hingga kini, sekitar 15 kilometer jalan di wilayah itu belum disemenisasi. Jalan tersebut sempat diaspal, namun kerusakannya kembali terjadi karena sering terendam banjir.
“Walaupun begitu, ada progres sebenarnya, dulu masyarakat sempat menuntut agar diaspal, padahal kita tahu aspal itu tidak bertahan lama di daerah rawan banjir. Saat ini sudah mulai disemenisasi, dan itu langkah yang benar,” jelasnya.
Guntur berharap pemerintahan baru Kukar dapat menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama. Ia menyoroti luasnya wilayah Kukar, yang meskipun tidak berpenduduk padat, tetap memerlukan akses jalan yang layak.
“Perjalanan dari Samarinda ke sana bisa sampai delapan jam. Ini menunjukkan betapa luas dan berat tantangannya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Selain faktor alam, Guntur juga menyoroti dampak dari kendaraan berat milik perusahaan tambang, sawit, dan batu bara yang kerap menggunakan jalan umum, mempercepat kerusakan infrastruktur tersebut.
“Saya sependapat dengan Pak Gubernur, perusahaan apa pun harus punya jalan sendiri. Jalan umum ini milik masyarakat, bukan untuk kepentingan bisnis,” tambahnya.
Diakhir, Guntur mendorong agar pemerintah daerah menjalin koordinasi intensif dengan perusahaan dan masyarakat sekitar guna mencari solusi terbaik, agar pembangunan infrastruktur tidak merugikan pihak manapun.
“Kita harus jaga jalan ini bersama, karena yang paling dirugikan saat rusak adalah masyarakat di daerah tersebut,” pungkasnya. (Adv/Sb/DPRDKaltim)
