Longtime.id – Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam luas panen padi di berbagai wilayah. Pada tahun 2023, luas panen padi tercatat sebesar 57,08 ribu hektare, turun dari 64,97 ribu hektare pada tahun 2022. Penurunan sekitar 7,8 ribu hektare ini, atau setara dengan 12 persen, menjadi indikasi adanya tren negatif di sektor pertanian Kalimantan Timur, termasuk di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), yang turut mengalami penurunan panen hingga ratusan hektare.
Anggota Komisi B DPRD Kutai Timur, David Rante, menanggapi serius situasi ini dengan menegaskan perlunya implementasi program ketahanan pangan yang segera dan terstruktur. Menurut David, penurunan luas panen ini menunjukkan perlunya intervensi lebih lanjut dari pemerintah daerah dan pusat untuk menjaga stabilitas pangan.
“Kita menghadapi tantangan besar di sektor pertanian. Penurunan luas panen ini tidak bisa dianggap remeh, dan kita butuh langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. Program ketahanan pangan harus segera dijalankan, bukan hanya sekadar wacana,” ujar David dalam keterangannya, Selasa (05/11/2024).
David mengungkapkan bahwa Badan Pangan Nasional (BPN) telah melakukan langkah awal dengan menandatangani nota kesepahaman bersama Kepolisian RI untuk memperkuat implementasi program ketahanan pangan. Kerjasama ini diharapkan mampu mempercepat upaya penguatan ketahanan pangan di daerah-daerah yang terdampak penurunan produksi, termasuk Kutai Timur.
“Kita sudah melihat adanya komitmen dari pemerintah pusat. Sekarang yang dibutuhkan adalah percepatan implementasi di tingkat daerah. Kami berharap langkah-langkah konkret segera diambil, termasuk dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang akan mendukung program ini,” jelasnya.
Dalam keterangan resminya, Plt Sekretaris Utama BPN, Sarwo Edhy, menyatakan bahwa penandatanganan MoU antara BPN dan Kepolisian RI dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan program-program ketahanan pangan. MoU ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pangan nasional yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
“Kerjasama ini adalah langkah awal yang penting untuk memastikan ketersediaan pangan di Indonesia. Kita fokus pada penguatan sistem pangan yang inklusif dan berkelanjutan, agar bisa menghadapi tantangan produksi yang sedang terjadi,” ujar Sarwo Edhy melalui laman resmi badanpangan.go.id.
Sarwo Edhy menambahkan bahwa salah satu fokus utama adalah meningkatkan dukungan terhadap petani, termasuk melalui penyediaan bibit unggul, pupuk, serta teknologi pertanian yang lebih baik. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program ini.
“Tanpa dukungan yang memadai, kita tidak akan mampu menjaga ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat petani,” katanya.
Sementara itu, David Rante optimistis bahwa dengan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, tren penurunan panen padi ini dapat segera diatasi. Ia berharap program ketahanan pangan dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian di Kutai Timur serta menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat.
“Ini adalah momentum bagi kita untuk berbenah di sektor pertanian. Dengan kebijakan yang tepat dan dukungan dari semua pihak, saya yakin kita bisa membalikkan tren penurunan ini dan mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan,” tutup David. (Fie/Adv/DPRD Kutim)
