DPRD Kaltim Gelar RDP Terkait Longsor di Batuah, Bahas Tanggung Jawab dan Solusi
Longtime.id – Komisi III DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin, (02/06/2025), untuk membahas bencana longsor yang terjadi di KM 28, Desa Batuah, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, Akhmed Reza Fachlevi, dan dihadiri anggota komisi lainnya seperti Jahidin, Abdul Rakhman Bolong, Arfan, Baharuddin Muin, Subandi, dan Syarifatul Sya’diah.
Hadir pula sejumlah pihak terkait, termasuk Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto, Kepala Desa Batuah Abdul Rasyid, perwakilan PT Baramulti Sukses Sarana (BSSR), tim hukum Aliansi Rakyat Tani Jaya Bersatu, serta warga Desa Batuah.
Menurut Reza, rapat ini merupakan bentuk respons DPRD atas dampak bencana yang menimpa masyarakat. “Tercatat ada sekitar 22 kepala keluarga yang terdampak,” ucapnya saat ditemui awak media.
Komisi III berkomitmen memfasilitasi penyelesaian persoalan ini dan mendorong terciptanya solusi terbaik. Salah satu langkah yang diusulkan adalah meminta pihak BSSR untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami warga.
Meski Dinas ESDM menyatakan bahwa longsor disebabkan oleh faktor alam, Reza menekankan pentingnya klarifikasi menyeluruh. Komisi III juga berencana melakukan kunjungan langsung ke lokasi guna melihat kondisi secara nyata.
“Respon cepat ini bukan semata karena dorongan masyarakat, tapi wujud komitmen DPRD dalam menyikapi persoalan rakyat,” jelas Reza.
Reza juga mengungkapkan adanya perbedaan pandangan antara hasil kajian Universitas Mulawarman yang menyebut faktor alam sebagai penyebab utama, dan pendapat masyarakat yang menilai aktivitas pertambangan sebagai penyebab longsor.
Untuk menelusuri akar masalah secara komprehensif, DPRD Kaltim akan membentuk tim kajian bersama yang terdiri dari Dinas ESDM, BBPJN, BSSR, serta unsur masyarakat.
Terakhir, Pemerintah Desa Batuah juga diminta segera berkoordinasi dengan Pemkab Kukar guna menyusun agenda peninjauan lokasi bersama Pemerintah Provinsi Kaltim dan instansi terkait lainnya, yang direncanakan berlangsung pada minggu kedua Juni. (Adv/Sb/Mam/DPRDKaltim)
