SANGATTA – Program pasar murah di Kutai Timur yang seharusnya menjadi langkah strategis menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran belum juga terealisasi.
Ardiansyah secara terbuka menyoroti belum dilaksanakannya program pasar murah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutai Timur, padahal arahan terkait pengendalian harga telah disampaikan sejak tingkat provinsi.
“Saya minta Disperindag segera melaksanakan program pasar murah sesuai hasil rakor di tingkat provinsi. Sampai saat ini belum dilaksanakan, jadi saya ingin segera dikerjakan,” tegasnya saat memimpin rapat internal TPID, Senin (09/03).
Pasar murah dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat, terutama menjelang meningkatnya permintaan saat Ramadan dan Idulfitri.
Selain persoalan pasar murah, Ardiansyah juga menyoroti kesiapan infrastruktur daerah menjelang arus mudik. Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) segera melakukan pengecekan kondisi jalan, terutama ruas yang berlubang atau rusak.
Pemerintah daerah juga diminta menyiapkan rekayasa lalu lintas pada jalur-jalur yang berpotensi padat saat H- hingga H+ Lebaran serta memastikan lampu penerangan jalan umum berfungsi dengan baik.
Di sisi lain, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi turut menjadi perhatian. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutim diminta memperkuat koordinasi di lapangan menyusul peringatan potensi hujan ekstrem dan angin kencang hingga Juni mendatang.
Dalam rapat tersebut, Ardiansyah juga menyoroti perlambatan pertumbuhan ekonomi Kutai Timur yang turun signifikan. Data menunjukkan pertumbuhan ekonomi daerah yang pada 2024 mencapai 9,8 persen merosot menjadi 1,3 persen pada 2025.
Menurutnya, penurunan tajam tersebut perlu dikaji secara serius untuk mengetahui faktor penyebabnya. Ia meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggandeng kalangan akademisi guna melakukan analisis yang lebih komprehensif.
“Kami akan melibatkan akademisi untuk melakukan kajian secara realistis dan menentukan langkah kebijakan yang harus diambil,” ujarnya.
Meski demikian, dari sisi inflasi daerah kondisi harga dinilai masih relatif terkendali. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Kutim Suriansyah menyebutkan inflasi bulanan Kutai Timur tercatat minus 0,22 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang berada di kisaran 0,68 persen.
(rh/mam)
