(Dok. Longtime.id)
Longtime.id – Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris menyarankan kepada pemerintah daerah agar menjalin kerjasama dengan Pemprov Kaltim dalam pengelolaan pulau Baras Basah. Sebab, pulau yang menjadi ikon Bontang tersebut seperti tidak dikelola dengan baik.
“Karena saat ini status kewenangan berada dalam naungan pemprov. Itu diatur UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” kata Agus Haris, Senin (15/5).
Menurutnya, dengan kerjasama tersebut diharapkan Pemkot Bontang dan Pemrov Kaltim bisa berkolaborasi mengembangkan potensi wisata di Pulau Beras Basah. “Lebih baik kolaborasi, sama-sama mengelola daripada nunggu status pelimpahan ke Bontang enggak selesai-selesai,” tegasnya.
Selain itu nantinya Pemkot Bontang bisa gerak cepat melakukan pembenahan dan perbaikan infrastruktur di pulau Beras Basah. Sehingga, semakin menarik para wisatawan berkunjung ke Kota Taman. “Kalau infrastrukturnya ditingkatkan, saya yakin sangat potensial menghasilkan PAD,” sebutnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam mengatakan persoalan status hanya tinggal menunggu keseriusan dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kota Bontang, yang membidangi urusan tersebut.
“Pemprov sudah membuka diri kok. Tinggal Pemkot Bontang aja melalui Dispopar yang harus intens lobi-lobi ke sana,” imbuhnya. (Adv/DPRD)
