Darlis Soroti Ketimpangan Fasilitas Pendidikan: SMAN 4 Samarinda 43 Tahun Tak Tersentuh APBD
Longtime.id – Ketimpangan pembangunan fasilitas pendidikan kembali menjadi sorotan, kali ini dari Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. Ia menyoroti kondisi SMA Negeri 4 Samarinda yang selama lebih dari empat dekade berdiri tanpa pernah tersentuh pendanaan pembangunan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim.
“Ini bukan sekadar soal bangunan sekolah. Ini soal keadilan. Bagaimana mungkin ada sekolah negeri di ibu kota provinsi yang selama 43 tahun belum pernah mendapat perhatian anggaran daerah?” tegasnya.
SMAN 4 Samarinda berlokasi di kawasan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, sebuah wilayah dengan tantangan geografis yang cukup berat karena dikelilingi rawa dan permukiman padat. Menurut Darlis, letak sekolah yang berada di pinggiran kota menjadi salah satu alasan mengapa sekolah ini kerap luput dari perencanaan pembangunan.
“Sekolah-sekolah di pusat kota dibangun bertingkat, dilengkapi sarana modern. Tapi di sini, di pinggiran, sekolah masih kesulitan infrastruktur dasar. Ini potret ketimpangan yang nyata,” jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan ini, Darlis mendorong agar alokasi anggaran bagi SMAN 4 dimasukkan dalam APBD Perubahan 2025. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan teknis yang sesuai dengan karakteristik lingkungan sekolah.
“Pembangunan di daerah rawa tidak bisa dilakukan dengan sistem urugan. Yang benar adalah membangun gedung panggung agar tidak memperparah risiko banjir,” jelasnya.
Darlis menegaskan bahwa perjuangan ini bukan sekadar untuk membangun fasilitas fisik, melainkan bagian dari komitmen menciptakan akses pendidikan yang setara dan berkeadilan bagi semua.
Ia mengingatkan bahwa ratusan siswa dan guru di SMAN 4 selama ini telah berjuang di tengah keterbatasan, tanpa sarana belajar yang layak.
“Kalau kita bicara kualitas SDM, maka fasilitas pendukung adalah fondasi. Jangan hanya sekolah unggulan yang mendapat prioritas. Sekolah di pinggiran juga punya hak yang sama,” pungkas Darlis.
Pernyataan Darlis menjadi pengingat bahwa pembangunan sektor pendidikan tidak boleh hanya terfokus pada kawasan strategis atau elit. Pemerataan anggaran, terutama untuk sekolah-sekolah yang selama ini termarginalkan, harus menjadi komitmen bersama antara pemerintah dan DPRD dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan adil di Kaltim. (Adv/Sb/DPRDKaltim)
