Ayyub Dukung Program Gratispol, Soroti Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan
Longtime.id – Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memperluas akses pendidikan kembali mendapat sorotan positif dari kalangan legislatif. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahrudin, yang akrab disapa Ayyub, menyatakan dukungannya terhadap program pendidikan gratis (Gratispol) yang menjadi agenda prioritas di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Menurut Ayyub, di tengah masa transisi pemerintahan yang masih berlangsung, percepatan program Gratispol telah menunjukkan arah yang positif.
“Pemerintah tidak hanya bicara soal penghapusan biaya SPP. Gratispol ini dirancang untuk mencakup berbagai kebutuhan penting siswa, termasuk seragam, buku, hingga infrastruktur pendukung pembelajaran,” ucapnya.
Ia menekankan bahwa pendekatan menyeluruh dalam kebijakan pendidikan menjadi kunci agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar menjadi slogan.
Lebih lanjut, dirinya mendorong seluruh elemen pemerintahan, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk segera beradaptasi dengan visi dan arah kebijakan gubernur yang baru.
“Kita memahami bahwa saat ini banyak instansi masih menyesuaikan diri dengan visi-misi kepala daerah. Tapi proses akselerasi sudah berjalan, dan dalam waktu dekat akan terasa dampaknya secara luas,” ungkapnya.
Tak hanya menyoroti aspek pembiayaan, Ayyub juga menekankan pentingnya pemerataan kualitas sarana pendidikan. Ia menyebutkan perlunya perhatian terhadap fasilitas dasar seperti sanitasi, pagar sekolah, hingga ruang belajar yang aman dan nyaman.
“Orientasinya harus jelas. Jangan sampai pembangunan hanya mengejar target fisik tapi tidak menyentuh kenyamanan dan keamanan siswa dalam belajar,” tambahnya.
Ayyub memastikan bahwa DPRD Kaltim akan terus mengawal pelaksanaan program Gratispol dan Jospol sebagai wujud komitmen terhadap pemerataan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Jika kita ingin generasi Kaltim menjadi unggul dan berdaya saing, maka akses pendidikan yang adil dan merata adalah fondasinya. Dan untuk itu, DPRD akan berada di garda terdepan dalam pengawalan,” pungkasnya. (Adv/Sb/DPRDKaltim)
