Longtime.id – Tekanan fiskal langsung membayangi Kutai Timur di awal 2026. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami penurunan signifikan, memaksa pemerintah daerah mengencangkan ikat pinggang. Di tengah kondisi itu, Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menegaskan pembangunan tidak boleh berhenti, meski ruang keuangan daerah kian menyempit.
Mahyunadi menyebut fluktuasi anggaran sebagai hal yang lazim, tetapi penurunan APBD kali ini dinilainya cukup tajam dan berpotensi memicu dampak berantai. Salah satu persoalan krusial yang kembali muncul adalah keterlambatan penyaluran dana dari pemerintah pusat maupun provinsi, atau yang kerap disebut sebagai “kurang salur”.
“Disalurkannya entah kapan. Sama seperti yang lalu-lalu, kita beberapa kali mengalami kurang salur. Bisa saja baru disalurkan tahun berikutnya, bahkan dua tahun setelahnya,” ujar Mahyunadi usai menghadiri pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Kutim, Senin (26/1/2026).
Kondisi tersebut, menurutnya, membuat pemerintah daerah berada dalam posisi sulit. Ketika anggaran turun secara mendadak, sementara kebutuhan pembangunan tidak berkurang, risiko keterlambatan hingga penundaan program menjadi ancaman nyata. Meski begitu, Mahyunadi menolak menjadikan tekanan fiskal sebagai alasan untuk mengendurkan kinerja pemerintahan.
Ia kembali menekankan perlunya kebijakan efisiensi atau “mengencangkan ikat pinggang”, terutama pada belanja yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan publik.
“Kita harus melakukan pengencangan ikat pinggang. Tapi pembangunan harus tetap jalan,” tegasnya.
Pemkab Kutim sendiri telah menetapkan 50 program prioritas yang menjadi tulang punggung pembangunan daerah sekaligus bagian dari janji politik kepala daerah. Mahyunadi memastikan, meski APBD berada dalam tekanan, seluruh program tersebut tidak akan dihapus.
Ia meminta seluruh perangkat daerah menjaga fokus dan konsistensi dalam pelaksanaan program. Keterbatasan anggaran, kata dia, memang berpotensi memperlambat realisasi, namun tidak boleh berujung pada pembatalan.
“Semua program harus berjalan. Walaupun mungkin ada yang terlambat, tapi tetap harus jalan,” ujarnya menegaskan arah kebijakan kepemimpinan Ardiansyah Sulaiman–Mahyunadi.
Di tengah lanskap fiskal yang menyempit, Pemkab Kutim dituntut memperketat skala prioritas dan pengawasan anggaran. Setiap rupiah harus dipastikan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Bagi Mahyunadi, tantangan utama bukan sekadar menyesuaikan angka dalam dokumen APBD, melainkan memastikan roda pembangunan tetap berputar, meski lajunya harus diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah. (red/mam)
