Longtime.id – Ketatnya ruang fiskal memaksa Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengubah strategi pembangunan. Ketergantungan penuh pada APBD dinilai tidak lagi realistis untuk membiayai 50 program unggulan yang dicanangkan hingga lima tahun ke depan.
Keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan utama. Karena itu, Pemkab Kutim membuka ruang kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema CSR, sekaligus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat.
50 program unggulan tersebut bukan proyek jangka pendek, melainkan fondasi pembangunan jangka panjang untuk mendorong kemandirian dan daya saing daerah. Namun, realisasi program tersebut bergantung pada kemampuan pemerintah daerah menarik dukungan pendanaan dari luar APBD.
Upaya tersebut ditunjukkan melalui intensitas komunikasi dengan pemerintah pusat, termasuk koordinasi langsung yang pimpinan daerah untuk membuka peluang masuknya program nasional ke Kutim.
Meski ditargetkan rampung dalam lima tahun, hingga tahun pertama pelaksanaan, seluruh program masih berada pada tahap awal. Evaluasi tahun 2025 akan menjadi dasar penyusunan RKPD 2026, sekaligus penentu apakah strategi kolaboratif ini efektif atau justru menambah ketergantungan baru.
Di antara berbagai agenda prioritas, pengurangan pengangguran disebut sebagai isu paling mendesak. Pemkab Kutim mendorong program pelatihan tenaga kerja dan UMKM, namun efektivitasnya masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diawasi bersama.
“Yang paling mendesak saat ini adalah pengurangan pengangguran. Kami dorong pelatihan tenaga kerja supaya mereka punya penghasilan dan daya beli masyarakat bisa meningkat,” ucap Kepala Bappeda Kutim, Januar Bayu Irawan.
Di tengah keterbatasan fiskal, Pemkab Kutim memilih tidak mengerem pembangunan. Namun langkah ini sekaligus menempatkan pemerintah daerah pada ujian besar: memastikan kolaborasi lintas sektor benar-benar berdampak, bukan sekadar menjadi tambalan anggaran. (rh/mam)
