Samarinda – Di tengah geliat pembangunan infrastruktur berskala besar dan anggaran daerah yang terus naik, masih ada warga Kota Samarinda yang belum merasakan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Kondisi ini menuai kritik dari DPRD Samarinda yang menilai arah pembangunan kota tak menyentuh kebutuhan paling mendasar.
Anggota DPRD Samarinda, Anhar, menyampaikan hal tersebut usai menyerap aspirasi warga dalam kegiatan reses di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran. Di wilayah tersebut, sebagian besar rumah tangga masih mengandalkan suplai air dari pihak swasta karena layanan PDAM belum menjangkau area mereka.
“Ironis sekali, Samarinda bicara proyek ratusan miliar, tapi ada kelurahan yang belum teraliri air bersih. Warga masih beli air pakai jeriken,” kata Anhar, Kamis (3/7/2025).
Politikus PDI Perjuangan ini menyayangkan rendahnya perhatian pemerintah terhadap penyediaan air bersih. Menurutnya, alasan klasik seperti persoalan lahan tak bisa lagi dijadikan pembenaran atas lambannya pembangunan jaringan distribusi air.
“Kalau pihak swasta bisa hadir membantu tanpa birokrasi rumit, kenapa PDAM tidak? Pemerintah seharusnya belajar dari mereka, bukan mencari alasan,” ujarnya.
Anhar menegaskan bahwa air bersih bukan semata urusan teknis, melainkan hak dasar warga. Ia menilai ketimpangan layanan ini mencerminkan kegagalan dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
“Apa artinya membangun jalan, gedung, atau terowongan mahal kalau kebutuhan pokok seperti air saja belum terpenuhi?” katanya.
Ia mendesak Pemerintah Kota Samarinda melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan. Menurutnya, pelayanan dasar harus menjadi pondasi, bukan pelengkap.
“Kesejahteraan warga dimulai dari hal paling dasar. Tanpa itu, pembangunan hanya jadi narasi kosong,” ujar Anhar.(ADV/DPRDSAMARINDA/GB)
