Agusriansyah Ridwan: Warga Sangkulirang Masih Hidup dalam Gelap, di Tengah Janji IKN
Longtime.id – Ketika Kalimantan Timur (Kaltim) digadang sebagai masa depan Indonesia lewat hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN), sebagian warganya masih hidup dalam kegelapan secara harfiah.
Di Sangkulirang Seberang, Kutai Timur, sejumlah desa seperti Mandu Dalam, Mandu Pantai Lestari, Saka, dan Kesandaran hingga kini belum menikmati akses dasar seperti listrik, jalan yang layak, dan air bersih.
Kondisi ini disorot tajam oleh Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan. Ia menyebut situasi tersebut sebagai bentuk ketimpangan pembangunan yang tidak pantas terjadi di provinsi sekaya Kaltim, yang menjadi lumbung energi nasional.
“Kita bicara tentang provinsi yang menyuplai energi nasional, tapi masih ada warganya yang tidak merasakan listrik. Ini ironi yang menyakitkan,” terangnya.
Ia mengungkapkan, berbagai janji politik terkait pembangunan infrastruktur dasar di wilayah tersebut telah disampaikan sejak lama, termasuk dalam kampanye gubernur maupun calon anggota DPR RI. Namun, hingga kini belum ada realisasi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Waktu kampanye, mereka janji jalan dan listrik untuk Sangkulirang Seberang. Tapi sekarang, jangankan jalan mulus, lampu saja tidak ada. Masyarakat kembali bersuara karena merasa ditinggalkan,” tegasnya.
Agusriansyah menekankan bahwa wilayah Sangkulirang bukanlah daerah terpencil. Letaknya yang berada di kawasan pesisir semestinya memudahkan distribusi logistik dan pelaksanaan pembangunan. Namun, faktanya akses jalan masih rusak parah dan jaringan listrik belum tersedia secara permanen.
“Kalau bicara soal keterjangkauan, wilayah ini dekat dengan aktivitas industri. Tapi kenapa warganya tidak menikmati pembangunan? Ini bukan cuma soal fasilitas, tapi soal keadilan dan hak dasar sebagai warga negara,” ucapnya.
Lebih jauh, dirinya mengapresiasi langkah awal yang sudah dilakukan Pemkab Kutim dan PLN melalui survei lapangan, namun mengingatkan bahwa keberhasilan elektrifikasi sangat tergantung pada komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim dan dukungan dari Kementerian ESDM.
“Saya sudah komunikasi dengan Bagian SDA Kutim, survei sudah berjalan. Tinggal bagaimana pemprov berani memperjuangkan anggarannya ke pusat. Jangan sampai ini hanya jadi catatan rapat tanpa hasil di lapangan,” tuturnya.
Sebagai wakil rakyat, ia berjanji akan terus mengawal persoalan ini. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya dinikmati oleh kawasan elit atau pusat ibu kota, tetapi juga harus menjangkau desa-desa yang selama ini tertinggal.
“Jangan biarkan mereka hanya jadi korban janji politik lima tahunan. Pembangunan harus merata, dari pinggiran ke pusat, bukan sebaliknya,” pungkasnya. (Adv/Sb/DPRDKaltim)
