Agusriansyah: Keberhasilan UHC Daerah Jangan Diikuti dengan Pengurangan Dukungan Provinsi
Longtime.id – Keberhasilan sejumlah daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) mendapat apresiasi dari Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan.
Namun, ia mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Kaltim tidak melemahkan inisiatif positif ini dengan mengurangi alokasi anggaran kesehatan kepada daerah yang telah mandiri secara fiskal.
Menurut Agusriansyah, capaian UHC yang diraih secara mandiri oleh daerah seperti Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur merupakan hasil dari komitmen kuat dan keberanian fiskal yang patut dihargai, bukan malah dikurangi dukungannya.
“Kalau daerah sudah berani mandiri anggaran demi UHC, provinsi jangan malah lepas tangan. Justru ini momen untuk memberi semangat dengan insentif atau dukungan lain,” ucapnya.
Agusriansyah menegaskan bahwa insentif dari pemerintah provinsi tidak harus berupa pengganti iuran BPJS. Dukungan bisa diwujudkan dalam bentuk program penguatan layanan kesehatan seperti peningkatan fasilitas, pelatihan tenaga medis, hingga kampanye edukasi kesehatan masyarakat.
“Daerah bisa gunakan dana tambahan itu untuk memperluas layanan kesehatan berbasis preventif, bukan hanya kuratif. Ini jauh lebih strategis untuk jangka panjang,” tuturnya.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan 6 (Bontang, Kutai Timur, Berau), Agusriansyah mengaku menyaksikan langsung bagaimana ruang fiskal dan dukungan politik dapat mendorong inovasi layanan kesehatan di daerah.
Ia mengingatkan bahwa pengurangan dukungan anggaran hanya karena daerah telah dianggap mandiri, justru dapat memicu stagnasi dan melemahkan semangat inovatif pemerintah kabupaten/kota.
“Saat dukungan anggaran dicabut, maka yang terjadi bukan efisiensi, tapi stagnasi. Kita ingin layanan publik terus naik kelas, bukan berhenti hanya karena urusan anggaran,” tegasnya.
Sebagai solusi, ia mendorong Pemprov Kaltim untuk segera merumuskan mekanisme insentif fiskal berbasis kinerja daerah dalam sektor kesehatan. Skema ini diharapkan mampu mempertahankan dan mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan di seluruh wilayah Kaltim.
“Keberhasilan mencapai UHC jangan dilihat sebagai garis akhir. Justru ini titik awal untuk transformasi layanan kesehatan yang lebih maju dan menyentuh masyarakat luas,” pungkasnya. (Adv/Sb/DPRDKaltim)
