Longtime.id – Aksi badut jalanan di persimpangan lampu merah Kutai Timur (Kutim) kembali menjadi perbincangan hangat. Kehadiran mereka dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas dan ketertiban umum. Namun, di sisi lain, memunculkan dilema terkait dengan penghidupan mereka.
Anggota DPRD Kutim, Novel Tyty Paembonan, angkat bicara mengenai persoalan ini. Ia mendesak pemerintah daerah untuk mengambil langkah tegas namun tetap humanis.
“Penertiban memang perlu. Tapi kita juga harus memikirkan solusi jangka panjang. Bagaimana caranya agar mereka tidak lagi turun ke jalan,” ujar Novel, politikus Partai Gerindra tersebut.
Novel menekankan pentingnya mencari solusi yang tidak hanya mengutamakan ketertiban, tetapi juga peningkatan kesejahteraan para badut jalanan. Menurutnya, fenomena ini terjadi di berbagai wilayah Kalimantan Timur dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
“Solusinya bisa berupa membuka lapangan kerja alternatif atau memberikan pelatihan keterampilan. Dengan begitu, mereka memiliki penghasilan yang tetap tanpa harus mengganggu ketertiban,” jelas Novel.
Himbauan untuk tidak memberi uang kepada badut jalanan pun kembali digaungkan. Novel berpendapat bahwa ketegasan ini diperlukan agar mereka mau menerima solusi yang ditawarkan pemerintah.
“Memberi uang memang bentuk keprihatinan, tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Justru itu yang membuat mereka terus turun ke jalan,” lanjutnya.
Persoalan badut jalanan di Kutai Timur memang cukup rumit. Di satu sisi meresahkan pengguna jalan, namun di sisi lain merupakan sumber penghasilan bagi sebagian orang. Novel mempertanyakan sejauh mana keseriusan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan penertiban.
“Penertiban harus dilakukan. Tapi harus dibarengi dengan solusi konkrit. Kita tidak bisa mengabaikan kehidupan mereka begitu saja,” pungkas Novel.
Mencari Titik TemuPemerintah daerah bersama DPRD Kutim perlu segera mencari titik temu untuk mengatasi permasalahan ini. Pendekatan humanis yang diusulkan Novel dapat menjadi jalan tengah. Penertiban harus diiringi dengan program pemberdayaan agar para badut jalanan memiliki penghasilan yang layak. (Red)
