(Dok. Longtime.id)
Longtime.id – Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam geram terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pulau Beras Basah. Pasalnya, potensi pajak untuk mendongkrak khas daerah tersebut terancam hilang.
Musababnya, kewenangan pengelolaan Beras Basah saat ini masih dinaungan Pemprov Kaltim, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Rustam bahkan menyayangkan hal tersebut. Seharusnya pemerintah melalui dinas terkait bisa bergerak cepat meminta kewenangan Beras Basah agar bisa diambil alih dan dikelola Pemkot Bontang.
“Lambat, padahal provinsi sudah membuka diri. pemerintah yang enggak mau gerak cepat. Sekarang mana coba itu hasilnya event 77?” ujarnya, Senin (1/5).
Menurut Rustam ikon ini seharusnya bisa menjadi salah satu sumber tambahan PAD. Sehingga, perlu keseriusan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) untuk memaksimalkan peluang tersebut.
“Sudah sering saya suarakan, soal pengembangan potensi pariwisata tapi teman-teman di Dispopar ini saya tidak tau gimana. Ini ikon kita terletak di Bontang, sangat berpotensi meningkatkan PAD, apalagi kalau musim libur cuti bersama,” tuturnya.
Politikus Golkar tersebut meminta, agar Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dipisah menjadi dua dinas berbeda, Sehingga lebih maksimal kinerjanya. “Setelah itu, komunikasikan yang baik ke Dinas Provinsi, perbanyak lobi, dan jangan slow respon,” imbuhnya. (Adv/DPRD)
