Foto: RDP Komisi II bersama DPM-PTSP dan Pupuk Kaltim. (Dok. Longtime.id)
Longtime.id – Komisi II DPRD Bontang menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama PT Pupuk Kalimantan Timur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Senin (11/07).
Rapat tersebut membahas terkait pengembangan industri jangka panjang di wilayah Pupuk Kaltim sebagai induk perusahaan. Ketua komisi II DPRD Bontang Rustam mengatakan, upaya ini perlu dibahas sebagai langka mempersiapkan diri menghadapi Bontang pascamigas. Maka perlu upaya menarik para investor agar masuk di Bontang.
“Diperkirakan tahun 2025 nanti masa operasi PT Badak LNG akan habis. Maka kita harus mencari alternatif lain memaksimalkan investasi,” kata Rustam.
Lanjut Rustam mengungkapkan, upaya menarik investor masuk dilakukan agar menciptakan lapangan kerja baru guna mencegah banyaknya pengangguran ketika perusahaan Badak LNG sudah tidak beroperasi.
Ia meminta DPM-PTSP selalu mengkoordinir izin para investor agar taat aturan sesuai regulasi. “Pemkot dan DPRD sangat terbuka dengan investasi yang masuk di Bontang. Maka perusahaan pun harus terbuka apalagi soal perizinan,” timpalnya.
Selain itu, politisi Partai Golkar ini juga mempertanyakan progres rencana pengembangan industri pabrik baru di kawasan PKT, maupun kawasan Kaltim Industrial Estate (KIE).
“Soal ini kita mau tau progresnya sudah sejauh mana. Tentu sangat berpeluang menciptakan lapangan kerja baru dengan menyerap tenaga kerja lokal,” tandasnya.
Menanggapi itu, APV Departemen pengembangan corporate PT Pupuk Kaltim, Ahmad Rofik menjelaskan, terkait rencana pengembangan industri jangka panjang di PT Pupuk Kaltim, salah satunya Pabrik Amonium Nitrat ditargetkan akan beroperasi di tahun 2023.
Selain itu, dalam 10 tahun ke depan PKT juga tengah mempersiapkan rencana pembangunan Pabrik Soda Ash, penambahan pabrik NPK dan pembangunan pabrik oleochemical.
“Proyek pembangunan Pabrik Amonium Nitrat sudah hampir rampung, target awal tahun 2023 sudah bisa produksi. Sementara rencana proyek Pabrik Soda Ash masih dalam persiapan. Kita masih menyusun dokumen teknis,” tandasnya. (Adv/DPRD)
