Longtime.id – Dana tanggung jawab sosial perusahaan kerap besar di angka, kecil di dampak. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tak ingin skema TJSL berhenti sebagai etalase kepedulian semata. Lewat pertemuan strategis dengan Kementerian Sosial RI, Pemkab Kutim mendorong sinkronisasi total agar setiap rupiah kontribusi dunia usaha benar-benar menyasar kelompok rentan dan menopang agenda perlindungan sosial nasional.
Upaya tersebut mengemuka dalam pertemuan Tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Kutai Timur bersama jajaran Tenaga Ahli Kementerian Sosial RI di Gedung Aneka Bhakti Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (5/2/2026). Pertemuan dipimpin langsung Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, dan diterima Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf beserta jajaran.
Mahyunadi menegaskan, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, kementerian pusat, dan dunia usaha menjadi prasyarat mutlak agar dana TJSL tidak berakhir sebagai kegiatan seremonial tanpa dampak jangka panjang.
“Kutim memiliki tantangan wilayah yang kompleks, sekaligus potensi kontribusi perusahaan yang besar. Tanpa integrasi yang jelas, potensi itu rawan tak tepat sasaran,” ujar Mahyunadi.
Ia menekankan, integrasi program perusahaan dengan kebijakan pemerintah harus diarahkan pada sasaran yang terukur, terutama masyarakat miskin dan rentan, agar berkontribusi nyata terhadap pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi warga.
Dari sisi perencanaan, Kepala Bappeda Kutim, Januar Bayu Irawan, mengingatkan pentingnya keselarasan dengan dokumen pembangunan daerah. Menurutnya, kontribusi dunia usaha wajib berada dalam satu garis kebijakan agar pembangunan tidak berjalan parsial dan tumpang tindih.
“Setiap intervensi TJSL harus linier dengan perencanaan daerah supaya hasilnya berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kutim, Ernata Hadi Sujito, menyoroti urgensi penguatan basis data sosial sebagai fondasi penyaluran program. Pendampingan Kemensos dinilai krusial agar intervensi TJSL benar-benar menyentuh kelompok yang paling membutuhkan.
“Dengan data yang tervalidasi, risiko salah sasaran bisa ditekan,” ujarnya.
Dari pihak Kemensos RI, tim tenaga ahli yang dipimpin Andy Kurniawan memberikan sejumlah catatan teknis. Pembahasan mencakup pemetaan kebutuhan masyarakat secara akurat, pengawasan lapangan yang ketat, serta sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel.
“Efektivitas setiap rupiah dana perusahaan harus bisa dievaluasi secara berkala,” tegas Andy.
Ketua Tim TJSL Kutim, Ali Mahmudi, menyatakan kesiapan pihaknya menjadi penghubung aktif antara pemerintah dan dunia usaha. Ia menargetkan terbentuknya ekosistem TJSL yang lebih terorganisir, terbuka, dan berorientasi dampak.
Pertemuan ini diharapkan menjadi titik tolak penguatan tata kelola TJSL di Kutai Timur. Dengan kolaborasi yang solid dan terukur, kontribusi dunia usaha ditargetkan tak hanya menambah angka belanja sosial, tetapi juga mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Tuah Bumi Untung Benua. (rh/mam)
